JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI turun langsung meninjau wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Sari menegaskan, kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari di Jakarta, Senin (17/8/2026).
DPR Cek Langsung Kondisi Korban Gempa
Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana DPR RI melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa.
Tim juga menerima laporan dari pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai perkembangan penanganan tanggap darurat yang telah dilakukan di lapangan.
Menurut Sari, pemantauan langsung diperlukan agar DPR memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan langkah penanganan pemerintah berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan DPR juga meminta kepastian terkait berbagai kebutuhan korban, mulai dari bantuan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara hingga bantuan sosial.
Logistik dan Hunian Sementara Jadi Perhatian
Sari menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas selama masa tanggap darurat.
Bantuan logistik dan layanan kesehatan harus dipastikan tersedia bagi masyarakat terdampak. Demikian pula dengan hunian sementara bagi warga yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan atau tidak lagi layak ditempati.
DPR juga memantau penyaluran bantuan sosial yang diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.
Menurut Sari, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan dapat diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing dan seluruhnya harus bergerak dalam satu koordinasi agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat,” katanya.
Sejumlah Pimpinan DPR Turun ke Lapangan
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai.
Para pejabat tersebut menyampaikan perkembangan penanganan bencana sekaligus memaparkan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.
Informasi dari pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi bahan bagi DPR untuk melihat persoalan yang masih membutuhkan intervensi lebih lanjut.
DPR Kawal Pemulihan hingga Masyarakat Pulih
Sari menegaskan DPR RI tidak hanya akan melakukan pemantauan pada fase tanggap darurat. Pengawasan juga akan dilakukan terhadap proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa proses pemulihan berlangsung hingga kondisi kehidupan mereka kembali aman dan normal.
“Kami akan terus mengawal proses penanganan dan rehabilitasi pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan normal,” ujarnya.
Melalui Satgas Galapana, DPR RI berkomitmen mengawal koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga terkait.
Sari berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memastikan seluruh korban mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.
Bagi DPR, kehadiran langsung di tengah masyarakat terdampak menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan penanganan bencana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (red)
Berita terkait
