SEMARANG, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mendorong pemerintah mempercepat penguatan kemandirian industri farmasi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor bahan baku obat. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun industri farmasi yang kuat karena didukung kekayaan sumber daya hayati dan pasar domestik yang sangat besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).
Anggia mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 95 persen bahan baku obat yang digunakan industri farmasi nasional masih berasal dari impor, terutama dari Tiongkok dan India. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi upaya mewujudkan kedaulatan kesehatan nasional.
“95 persen sekarang bahan baku kan masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor. Harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia,” ujar Anggia.
Politisi Fraksi PKB itu menilai Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat melimpah dan berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku obat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya riset dan pengembangan di sektor farmasi.
Karena itu, ia mendorong adanya penelitian yang berkelanjutan agar berbagai bahan alam Indonesia dapat diolah menjadi produk farmasi berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain penguatan riset, Anggia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap industri farmasi dalam negeri melalui penggunaan produk nasional, dukungan pembiayaan untuk pengembangan pabrik dan laboratorium, serta optimalisasi investasi di sektor kesehatan.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri farmasi sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Menurutnya, implementasi TKDN harus menjadi kewajiban yang dijalankan secara konsisten melalui koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
“Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatory. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” tegasnya.
Anggia optimistis target mewujudkan kemandirian industri farmasi nasional dapat dicapai apabila didukung penguatan investasi, termasuk melalui pengelolaan investasi strategis oleh Danantara.
Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal tata kelola industri farmasi BUMN agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor bahan baku, sekaligus memperkuat kedaulatan obat nasional.
Menurutnya, kemandirian industri farmasi bukan hanya penting untuk memperkuat sektor kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan global di masa depan (red)
Berita terkait
