JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, H. Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, mendesak PT Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan evaluasi total terhadap tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyusul dugaan kredit fiktif di BNI Cabang Jember. Ia juga meminta negara memberikan perlindungan penuh kepada para petani yang diduga menjadi korban penyalahgunaan identitas.
Kasus dugaan korupsi tersebut kini tengah ditangani aparat penegak hukum dan menyeret mantan Kepala Cabang BNI Jember periode 2021–2023 bersama sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang berkembang, ratusan identitas petani diduga digunakan untuk pengajuan KUR fiktif dengan estimasi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.
Gus Rivqy menegaskan perhatian utama tidak hanya tertuju pada proses hukum terhadap para pelaku, tetapi juga pada nasib masyarakat yang identitasnya diduga dicatut tanpa sepengetahuan mereka.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat yang menjadi korban. Jangan sampai petani yang sama sekali tidak menikmati dana kredit justru menghadapi persoalan administrasi atau catatan kredit di kemudian hari. Hak-hak mereka harus dipulihkan,” kata Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) itu menilai BNI harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem penyaluran KUR. Menurutnya, evaluasi harus mencakup proses verifikasi debitur, kewenangan pejabat cabang, efektivitas pengawasan internal, hingga sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
Ia menegaskan pembenahan tidak boleh berhenti setelah penetapan tersangka, tetapi harus mampu mengidentifikasi akar persoalan agar praktik serupa tidak terulang di kantor cabang lain.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Gus Rivqy juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap bank-bank milik negara.
“Bank milik negara dibangun di atas kepercayaan publik. Jika tata kelola internal bisa ditembus oleh praktik seperti ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga kredibilitas perbankan milik negara di mata masyarakat. Jangan biarkan Himbara kehilangan kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadikan kasus tersebut sebagai momentum memperkuat tata kelola penyaluran kredit melalui digitalisasi, verifikasi identitas yang lebih ketat, validasi lapangan, serta audit berbasis risiko.
Menurutnya, program KUR merupakan instrumen penting pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM, petani, dan pelaku usaha produktif. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan harus ditindak tegas agar tujuan program tetap terjaga.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal agar seluruh BUMN, termasuk Himbara, menjalankan amanatnya secara profesional, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Program pembiayaan pemerintah harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
