JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadikan konsep responsible opposition sebagai landasan sikap politik PDIP dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat internal partai, Megawati menegaskan PDIP akan menjalankan fungsi penyeimbang tanpa menjadi oposisi yang menolak seluruh kebijakan pemerintah.
Pandangan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1275/IN/DPP/V/2026 tertanggal 1 Juli 2026 yang berjudul Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan surat itu telah dibenarkan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Dalam suratnya, Megawati mengutip pemikiran ilmuwan politik Giovanni Sartori dalam buku Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (1976).
Menurut Megawati, Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, yaitu sikap politik yang tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, tetapi tetap memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan dan stabilitas negara.
“Konsep itu menilai oposisi tidak boleh sekadar menolak dan mengkritik, melainkan juga memiliki kesadaran memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan,” tulis Megawati.
Kritik Oposisi yang Hanya Menolak Pemerintah
Megawati juga menyinggung konsep irresponsible opposition yang dikritik Sartori. Menurutnya, oposisi yang hanya menjadikan penolakan terhadap pemerintah sebagai tujuan politik berpotensi mengganggu stabilitas negara dan mengabaikan kepentingan rakyat. Karena itu, PDIP memilih menggunakan istilah partai penyeimbang sebagai representasi sikap politiknya.
“Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah ‘partai penyeimbang’,” tulis Megawati.
Megawati menegaskan bahwa posisi sebagai partai penyeimbang tidak berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, PDIP akan mendukung setiap kebijakan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Menurut Presiden ke-5 RI itu, politik harus dijalankan sebagai instrumen untuk menjaga demokrasi yang sehat, menjunjung supremasi konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial.
“PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori,” tegas Megawati.
Melalui konsep responsible opposition tersebut, Megawati menegaskan bahwa fungsi kontrol terhadap pemerintah harus dijalankan secara konstruktif, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan keberlangsungan sistem demokrasi, bukan semata-mata kepentingan politik jangka pendek (red)
Berita terkait
