DPR Setujui 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ini Daftarnya!

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Di antara RUU yang disetujui tersebut terdapat RUU Transportasi Online, RUU Pekerja Lepas, dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Apakah laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan atas perubahan Prolegnas Tahun 2025–2029, perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2025, dan Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat.

“Setuju,” jawab serentak para anggota dewan yang hadir di ruang paripurna.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan laporan hasil pembahasan Prolegnas dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada 18 September 2025.

Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati sebanyak 67 RUU dan lima daftar RUU kumulatif terbuka masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Selain itu, terdapat 52 RUU dan lima daftar kumulatif terbuka yang masuk dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025.

Adapun jumlah total RUU dalam perubahan Prolegnas 2025–2029 ditetapkan sebanyak 198 RUU ditambah lima daftar RUU kumulatif terbuka.

“Seluruh fraksi di DPR telah menyetujui hasil ini,” tegas Bob Hasan.

23 RUU Baru Didorong untuk Isi Kekosongan Hukum

Bob Hasan menjelaskan, terdapat 23 RUU baru yang masuk dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Prioritas 2026. Beberapa di antaranya adalah RUU Perampasan Aset, RUU Transportasi Online, RUU Pekerja Lepas atau dikenal sebagai RUU Pekerja Ekonomi Gig, serta RUU Satu Data Indonesia.

“RUU baru ini diprioritaskan untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Semua tetap diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta rencana kerja pemerintah,” jelas Bob Hasan.

Lebih lanjut, Bob Hasan memaparkan empat parameter utama dalam menentukan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026, yakni:

1. RUU yang sudah berada dalam tahap pembicaraan tingkat I;

2. RUU yang sedang menunggu Surat Presiden (Surpres);

3. RUU yang masih dalam proses harmonisasi dan pemantapan konsepsi di Baleg;

4. RUU usulan baru yang tercantum dalam perubahan Prolegnas 2025–2029 dan memenuhi urgensi tertentu.

Dengan disetujuinya daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2026 ini, DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi legislasi dan mempercepat pembahasan berbagai undang-undang strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat

Berikut di bawah ini daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2026

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
6. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
7. RUU tentang Jabatan Hakim
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU tentang Kawasan Industri
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
16. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
18. RUU tentang Keuangan Negara
19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan
20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
22. RUU tentang Komoditas Strategis
23. RUU tentang Pertekstilan
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
33. RUU tentang Satu Data Indonesia
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
35. RUU tentang Transportasi Online
36. RUU tentang Patriot Bond atau Surat Berharga
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)
38. RUU tentang Pekerja Lepas atau Pekerja Platform Indonesia atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG
39. RUU tentang Pelelangan Aset
40. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
47. RUU tentang Komoditas Khas
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
49. RUU tentang Bank Makanan
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
53. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
62. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
63. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
64. RUU tentang Badan Usaha
65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
67. RUU tentang Bahasa Daerah (red).