JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan perpajakan terhadap pelaku UMKM secara menyeluruh. Menurutnya, penataan pajak di sektor ekonomi digital harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak justru membebani pelaku usaha kecil yang sedang berjuang bertahan.
Chusnunia mengatakan pemerintah memang perlu menertibkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagian pelaku usaha besar. Namun, kebijakan tersebut harus diarahkan kepada pihak yang benar-benar menyalahgunakan aturan, bukan diberlakukan secara umum kepada seluruh UMKM.
“Kalau memang persoalannya ada pelaku usaha besar yang bersembunyi di balik status UMKM, ya penanganannya harus spesifik. Jangan kemudian kebijakannya digeneralisasi sehingga UMKM yang benar-benar kecil ikut menanggung dampaknya,” ujar Chusnunia kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Politikus PKB itu menilai kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sektor usaha mikro. Menurutnya, pemerintah perlu menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan UMKM, bukan menambah tekanan baru.
“Hari ini situasi ekonomi tidak mudah. Banyak pelaku usaha yang masih berjuang untuk bertahan. Yang perlu kita pastikan adalah mereka bisa terus tumbuh, bukan justru ditambah beban baru,” katanya.
Selain menyoroti kebijakan perpajakan, Chusnunia juga mengungkapkan DPR menerima banyak aspirasi terkait saldo hasil penjualan pelaku UMKM di platform TikTok yang belum dapat dicairkan.
Ia memastikan Komisi VII DPR RI akan menelusuri persoalan tersebut dengan meminta penjelasan dari pihak terkait sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Hari ini kami menerima aspirasi terkait banyaknya pelaku UMKM yang masih memiliki saldo di TikTok tetapi belum bisa dicairkan. Kami ingin mengetahui dulu duduk perkaranya. Setelah semuanya jelas, baru kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk pihak TikTok apabila diperlukan,” jelasnya.
Chusnunia menegaskan DPR akan terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi UMKM, baik terkait perdagangan digital maupun kebijakan pemerintah, agar pelaku usaha kecil memperoleh kepastian usaha dan mampu terus berkembang di tengah tekanan ekonomi (red)
Berita terkait
