JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan guru besar, dosen, dan peneliti. Namun, ia mengingatkan agar satgas tersebut tidak hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata terhadap arah kebijakan pemerintah.
Menurut Habib Syarief, pelibatan kalangan akademisi merupakan langkah positif untuk memperkuat kualitas kebijakan publik. Meski demikian, pemerintah harus memastikan hasil kajian dan rekomendasi para akademisi benar-benar dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan.
“Jangan sampai satgas hanya menjadi pajangan. Ketika para guru besar memberikan masukan dan saran, pemerintah justru tidak mendengarkannya karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah. Jika para akademisi dilibatkan, maka suara dan pandangan mereka harus dihormati serta dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan,” ujar Habib Syarief, Senin (29/6/2026).
Rencana pembentukan satgas tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Dalam forum itu, Presiden bertemu sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Habib menilai, bangsa Indonesia memang membutuhkan keterlibatan aktif para akademisi agar setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
“Saya mengapresiasi rencana Presiden Prabowo untuk membentuk satgas yang berisikan para guru besar, dosen, dan peneliti. Bangsa ini memang membutuhkan keterlibatan aktif para akademisi agar kebijakan publik memiliki landasan ilmiah yang kuat,” katanya.
Namun, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menekankan bahwa pemerintah harus menetapkan tugas dan fungsi satgas secara jelas sejak awal. Menurutnya, kejelasan mandat diperlukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun kebingungan dalam pelaksanaan.
“Jangan hanya membentuk satgas, tetapi tugas mereka tidak jelas. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah mereka bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau juga dilibatkan dalam pelaksanaan teknis program-program strategis. Hal ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Habib juga mengingatkan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh kebijakan disusun berdasarkan riset, data, dan ilmu pengetahuan, bukan kepentingan politik jangka pendek ataupun kepentingan ekonomi tertentu.
Ia berharap pembentukan satgas akademisi menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat (red)
Berita terkait
