Haeny Golkar Dorong KHU Bangun Sistem Digital Haji Modern

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai momentum perubahan tata kelola haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (KHU) harus dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sistem penyelenggaraan haji yang modern dan terdigitalisasi.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Jatim IX ini, transformasi kelembagaan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 92 Tahun 2025 tidak boleh berhenti pada pergantian struktur birokrasi, tetapi harus menjadi lompatan sistemik menuju tata kelola haji berbasis teknologi dan transparansi layanan.

“KHU tidak boleh hanya mengganti baju kelembagaan, tapi harus membawa semangat baru: tata kelola haji yang modern, digital, dan berorientasi pada kualitas pelayanan jamaah,” tegas Haeny di Jakarta, Kamis (23/10).

Haeny menyebut, dengan jumlah jamaah haji Indonesia mencapai lebih dari 221.000 orang setiap tahun dan dana kelolaan haji yang mencapai Rp171 triliun lebih, digitalisasi tata kelola menjadi keharusan mutlak.

Menurutnya, sistem digital terpadu akan membantu KHU mengelola data jamaah, logistik, kesehatan, hingga akomodasi secara real-time, efisien, dan akuntabel.

“Pemerintah perlu segera mengembangkan single database jamaah haji dan umrah agar seluruh proses mulai dari pendaftaran, keberangkatan, hingga pelayanan di Arab Saudi dapat dipantau dan diawasi secara terintegrasi,” ujar politisi Golkar dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Ia menambahkan, transformasi digital ini juga harus disertai peningkatan kapasitas SDM di lingkungan KHU agar mampu mengoperasikan sistem teknologi baru. Haeny menilai, kerja sama dengan Kemenag, BPKH, dan lembaga pelatihan pemerintah perlu diperkuat agar kompetensi aparatur dan operator sistem dapat ditingkatkan dengan cepat.

Selain digitalisasi, Haeny menekankan pentingnya model bisnis baru dalam pengelolaan aset haji, termasuk asrama, embarkasi, dan rumah sakit haji. Ia mendorong agar KHU bisa mengoptimalkan aset-aset tersebut melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tanpa mengurangi aspek pelayanan publik.

“Kita harus ubah paradigma dari sekadar mengelola ke memberdayakan aset haji. Dengan pengelolaan modern dan digital, efisiensi meningkat, transparansi terjaga, dan jamaah mendapat manfaat nyata,” jelasnya.

Haeny menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar dan Komisi VIII DPR RI siap mendukung langkah pemerintah dalam menata ulang sistem penyelenggaraan haji menuju arah yang lebih profesional dan inovatif.

“Transformasi digital bukan pilihan, tapi keharusan. Mari kita jadikan Haji 2026 sebagai tonggak sejarah perubahan besar dalam pelayanan umat,” pungkas Haeny (red).