JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erik Hermawan meminta pemerintah segera mengambil langkah fiskal dan moneter yang responsif untuk mencegah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan rupiah yang menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat.

“Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Pemerintah wajib menjaga ruang fiskal yang sehat agar APBN tetap mampu berfungsi sebagai shock absorber demi mencegah terjadinya rasionalisasi tenaga kerja atau pelemahan daya beli masyarakat,” ujar Erik dalam keterangannya di Jakarta.

Baca Juga: Kemendikdasmen dan Al Hidayah Teken MoU Peningkatan Pendidikan

Menurutnya, depresiasi rupiah saat ini dipicu tekanan global dan domestik yang berpotensi memicu efek berantai terhadap sektor riil nasional.

Erik menjelaskan industri nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, terutama di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi.

Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan dan menekan kemampuan usaha mempertahankan margin keuntungan.

Ia mengingatkan ancaman imported inflation atau inflasi barang impor mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan masyarakat bawah.

“Di tingkat akar rumput, perajin tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional,” katanya.

Erik mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah melakukan intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar untuk menjaga stabilitas rupiah.

Namun, ia menilai stabilitas ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter semata.

Karena itu, Erik mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan subsidi logistik dan distribusi pangan guna menekan kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah gejolak nilai tukar.

Selain itu, Erik meminta pengawasan rantai pasok impor diperkuat agar tidak terjadi distorsi harga dan praktik asimetri informasi yang merugikan UMKM serta masyarakat kecil (red)