Lalu Hadrian Minta Pemda Lindungi Guru PPPK Demi Stabilitas Pendidikan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah daerah untuk melindungi keberlangsungan kerja guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, keberadaan guru PPPK merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas layanan pendidikan, sehingga tidak boleh menjadi korban kebijakan fiskal daerah.

“Pemecatan guru PPPK paruh waktu akan sangat merugikan, tidak hanya bagi guru itu sendiri, tetapi juga bagi siswa yang membutuhkan keberadaan mereka dalam proses pembelajaran,” ujar Lalu Hadrian.

Ia menegaskan bahwa guru PPPK selama ini telah berkontribusi besar dalam mendukung proses belajar mengajar, khususnya di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.

Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan selaras, termasuk dalam menjaga keberlangsungan tenaga pendidik non-ASN seperti PPPK.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan ruang melalui kebijakan pendanaan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki alasan untuk melakukan pemutusan kerja terhadap guru PPPK paruh waktu.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Sudah seharusnya mereka mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah tidak hanya mempertahankan keberadaan guru PPPK, tetapi juga mulai merumuskan kebijakan jangka panjang terkait peningkatan status dan kesejahteraan mereka.

Dengan perlindungan yang memadai, Lalu Hadrian berharap para guru PPPK dapat bekerja lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional (red)