Hetifah Sjaifudian Soroti Tantangan Statistik Digital, Dorong Reformasi Sistem Data

TARAKAN, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kompleksitas tantangan penyelenggaraan statistik di era digital yang menuntut reformasi sistem data nasional agar lebih terintegrasi dan adaptif. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (1/4/2026), dalam rangka memastikan efektivitas implementasi regulasi statistik di daerah.

“Data saat ini telah bertransformasi menjadi aset yang sangat strategis. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran,” ujar Hetifah.

Ia mengungkapkan, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengelolaan data, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, belum seragamnya standar data, hingga keterbatasan sumber daya manusia di daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya integrasi sistem data nasional yang seharusnya menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.

“Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan dan memanfaatkan data statistik secara optimal sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Hetifah juga menekankan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital. Revisi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola data nasional yang lebih modern dan terkoordinasi.

Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, serta lembaga survei untuk menciptakan ekosistem data yang kredibel dan berbasis bukti.

Dalam kesempatan tersebut, Hetifah turut mengapresiasi capaian BPS Kota Tarakan yang meraih 22 penghargaan dari BPS Provinsi Kalimantan Utara pada 2026. Prestasi itu dinilai sebagai contoh praktik baik dalam menghadirkan data statistik berkualitas.

Komisi X DPR RI memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari daerah sebagai bagian dari upaya reformasi sistem statistik nasional, guna mendukung kebijakan pembangunan yang lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan (red)