Hetifah Sjaifudian Tegaskan Data Akurat Fondasi Kebijakan Pembangunan Nasional

TARAKAN, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya penguatan sistem statistik nasional yang terintegrasi dan berbasis data akurat guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan implementasi regulasi statistik di daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyediaan dan pemanfaatan data.

“Data saat ini telah bertransformasi menjadi aset yang sangat strategis. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran,” ujar Hetifah.

Ia menjelaskan, Komisi X tengah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Oleh karena itu, berbagai masukan dari pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, hingga lembaga survei swasta menjadi krusial untuk memperkuat substansi revisi tersebut.

Menurut Hetifah, tantangan penyelenggaraan statistik semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Sejumlah persoalan masih dihadapi, mulai dari koordinasi antarinstansi, standardisasi data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum optimalnya integrasi sistem data di tingkat daerah.

“Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan dan memanfaatkan data statistik secara optimal sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi X juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BPS, lembaga survei, dan perguruan tinggi guna menciptakan sistem checks and balances dalam ekosistem data. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Selain itu, Hetifah mengapresiasi capaian BPS Kota Tarakan yang berhasil meraih 22 penghargaan dari BPS Provinsi Kalimantan Utara pada 2026. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti komitmen dalam menghadirkan data statistik yang berkualitas dan terpercaya.

Di akhir pertemuan, Komisi X DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan serta pengayaan substansi revisi UU Statistik, sekaligus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor demi memastikan ketersediaan data yang akurat, andal, dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah (red)