Berita Senayan
Network

Dave Akbarshah Fikarno: Penarikan TNI Perlu Dipertimbangkan Jika Risiko Tinggi

Redaksi
Laporan Redaksi
Senin, 30 Maret 2026, 16:12:36 WIB
Dave Akbarshah Fikarno: Penarikan TNI Perlu Dipertimbangkan Jika Risiko Tinggi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi I DPR RI membuka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan TNI dari wilayah konflik dengan tingkat risiko tinggi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh penugasan misi internasional. Langkah ini mencuat menyusul gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menegaskan bahwa pemerintah perlu bersikap realistis dalam menilai situasi keamanan di lapangan yang terus berkembang.

“Kita harus realistis melihat kondisi di lapangan. Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan perlu dipertimbangkan secara serius,” ujar Dave di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Menurut Dave, dinamika konflik global yang cepat berubah menuntut kebijakan yang adaptif, termasuk dalam menentukan keberlanjutan misi perdamaian. Ia menilai, keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dibandingkan pertimbangan lainnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, komitmen tersebut harus diimbangi dengan sistem mitigasi risiko yang matang dan terukur.

“Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dave menyebut evaluasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga pertimbangan strategis terhadap efektivitas dan relevansi penugasan di wilayah konflik.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh sistem penugasan prajurit TNI di luar negeri.

“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali apakah penugasan di wilayah tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang ada,” pungkasnya (red)