JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan DPR memprioritaskan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis pada masa persidangan 2025–2026, termasuk RUU Pangan, Sistem Pendidikan Nasional, Ketenagakerjaan, dan Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam pidato penutupan Masa Sidang III di Gedung Nusantara II, Jakarta, Puan menyampaikan DPR juga tengah membahas RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR dalam menyesuaikan regulasi dengan putusan peradilan.
“Pembentukan undang-undang adalah kerja konstitusional DPR bersama pemerintah, bukan sekadar administratif, tetapi komitmen politik, moral, dan kenegaraan,” ujar Puan.
Ia menekankan, agenda legislasi DPR diarahkan untuk menjawab kebutuhan hukum nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan. Produk legislasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperluas kesejahteraan rakyat, menjaga ketertiban umum, serta membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional.
Puan menambahkan, sinkronisasi agenda legislasi dengan aspirasi publik menjadi kunci agar undang-undang yang disahkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. DPR, kata dia, akan terus mengawal proses pembahasan RUU agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan prinsip keadilan (red)
Berita terkait
