Ahmad Irawan: Fraksi Gabungan Perlu Dikaji Matang di UU Pemilu

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan agar usulan pembentukan fraksi gabungan sebagai pengganti ambang batas parlemen dikaji secara mendalam dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa dilepaskan dari tujuan besar penataan sistem politik nasional.

Ahmad Irawan menilai, meski fraksi gabungan bukan konsep baru dalam sejarah parlemen Indonesia, penerapannya memiliki konsekuensi politik yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

“Di DPR RI pernah ada fraksi gabungan. Jadi ini bukan hal baru. Tapi kalau diterapkan lagi, harus dihitung dampaknya secara matang,” ujar Irawan, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan fraksi gabungan berpotensi menghadirkan tantangan serius, terutama terkait perbedaan ideologi, visi, dan program antarpartai yang tergabung. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut justru bisa memicu kebuntuan dalam pengambilan keputusan di parlemen.

“Perbedaan ideologi dan kepentingan bisa saja berujung deadlock. Walaupun, kalau dikelola dengan baik, bisa juga menciptakan sinergi,” jelasnya.

Irawan menegaskan, pembahasan ambang batas parlemen dan fraksi gabungan tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurutnya, perlu ada kesepahaman awal mengenai tujuan dari sistem tersebut, apakah untuk memperkuat stabilitas pemerintahan, meningkatkan keterwakilan politik, atau mengurangi fragmentasi partai di DPR.

“Yang paling penting adalah tujuan kebijakannya dulu. Baru setelah itu kita bicara teknis, termasuk soal ada atau tidaknya ambang batas,” katanya.

Terkait sikap Golkar, Irawan menegaskan partainya bersikap terbuka terhadap berbagai wacana perubahan sistem kepemiluan, sepanjang dibahas secara objektif dan berbasis kepentingan demokrasi jangka panjang.

“Sebagai wacana, tentu kita hormati. Golkar terbuka untuk membahas sepanjang tujuannya jelas dan membawa perbaikan bagi sistem politik kita,” pungkasnya (red).