JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Ia menilai, sensus ini akan menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah di tengah target pertumbuhan ekonomi yang kian menantang.
“Kualitas data adalah kunci. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang lahir juga berpotensi meleset dari kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha,” ujar Karmila Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026).
Politisi Partai Golkar itu menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum strategis karena dilakukan setiap 10 tahun sekali. Selain merekam dinamika ekonomi nasional sejak 2016, sensus ini juga akan menjadi pijakan awal bagi pemerintahan baru dalam menyusun arah kebijakan ekonomi.
Menurut Karmila, perencanaan pembangunan yang efektif tidak bisa dilepaskan dari data yang valid dan mutakhir. Karena itu, ia mengingatkan agar standar pertanyaan dan metode pendataan benar-benar disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah.
“Anggaran negara yang besar harus ditopang oleh data yang kuat. Jangan sampai dana APBN sudah dikerahkan, tapi kebijakannya tidak tepat sasaran,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Riau I tersebut.
Ia juga menyoroti tantangan teknis Sensus Ekonomi 2026 yang akan melibatkan sekitar 250 ribu petugas di 514 kabupaten/kota dengan karakter geografis yang sangat beragam. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan standar kerja petugas lapangan menjadi faktor krusial agar pendataan berjalan optimal.
Selain itu, Karmila menegaskan pentingnya peran BPS sebagai penyedia data tunggal nasional. Keberhasilan sensus, kata dia, akan memberikan manfaat luas karena menjadi rujukan bersama bagi pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memastikan bahwa persiapan Sensus Ekonomi 2026 telah dilakukan secara matang. Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan dengan pengawasan kualitas data yang ketat.
“Lebih dari 251 ribu petugas akan diterjunkan ke lapangan. Mereka sudah melalui simulasi beban kerja agar pendataan bisa selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai kondisi di lapangan,” jelas Ateng.
Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat luas agar Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan nasional (red)
Berita terkait
