Berita Senayan
Network

Cindy Monica: Daerah Rawan Bencana Butuh Perlakuan Fiskal Khusus

Redaksi
Laporan Redaksi
Rabu, 21 Januari 2026, 14:41:37 WIB
Cindy Monica: Daerah Rawan Bencana Butuh Perlakuan Fiskal Khusus
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menilai kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi melemahkan kapasitas daerah rawan bencana dalam melindungi warganya. Ia menegaskan, wilayah seperti Sumatra Barat membutuhkan dukungan fiskal khusus agar pemerintah daerah mampu bertindak cepat saat bencana terjadi.

“Daerah rawan bencana tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Mereka butuh ruang fiskal yang lebih longgar agar bisa bergerak cepat menyelamatkan masyarakat,” ujar Cindy Monica di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Menurut Cindy, pemangkasan TKD berdampak langsung pada keterbatasan anggaran daerah, mulai dari kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana. Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan tuntutan publik yang mengharapkan respons cepat dan efektif dari pemerintah daerah saat bencana melanda.

Ia menekankan bahwa Sumatra Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi secara geografis dan historis. Karena itu, kebijakan fiskal nasional seharusnya mempertimbangkan faktor risiko bencana sebagai variabel utama dalam penyaluran anggaran ke daerah.

“Ketika anggaran dipersempit, kepala daerah akan berpikir berkali-kali untuk bertindak cepat. Padahal, dalam situasi bencana, keterlambatan sedikit saja bisa berdampak besar bagi keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Cindy juga mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menilai, sinkronisasi kebijakan sangat penting agar reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan tidak menghambat respons kebencanaan di daerah.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI, lanjut Cindy, akan memastikan setiap kebijakan pusat memiliki keberpihakan yang jelas kepada daerah-daerah rentan bencana.

“Negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan yang adil dan berpihak. Jangan sampai daerah yang paling berisiko justru mendapat beban paling berat,” tutup Cindy Monica (red)


Berita terkait

Sari Yuliati: DPR Kawal UU Haji Demi Jamaah
Sari Yuliati: DPR Kawal UU Haji...
2 Februari 2026, 18:35:21