SULAWESI TENGGARA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme penyerapan gabah oleh Perum Bulog menyusul keluhan petani di Kabupaten Muna Barat terkait potongan kadar hampa yang dinilai melebihi ketentuan.

Jaelani menilai standar kualitas gabah yang diterapkan Bulog harus transparan dan tidak merugikan petani, terutama saat memasuki masa panen raya. Menurutnya, petani membutuhkan kepastian penyerapan hasil panen agar dapat menjual gabah dengan harga yang layak.

“Pemerintah harus segera mengevaluasi mekanisme penyerapan gabah oleh Bulog di lapangan, terutama saat panen raya. Jangan sampai petani sudah bersusah payah memproduksi pangan, tetapi ketika panen justru dipersulit dengan berbagai alasan dan potongan yang melampaui ketentuan,” ujar Jaelani dalam keterangannya dikutip Minggu (22/11).

Ia mengungkapkan, sejumlah petani di Muna Barat mengeluhkan potongan kadar hampa yang disebut mencapai 10 persen per ton, padahal berdasarkan keterangan petani, potongan yang seharusnya diterapkan sebesar 5 persen. Jika praktik tersebut terjadi, pendapatan petani berpotensi terpangkas secara signifikan.

Jaelani Soroti Potongan Kadar Hampa dan Penolakan Gabah

Selain persoalan potongan kadar hampa, petani juga mengeluhkan adanya sejumlah alasan yang digunakan untuk menolak pembelian gabah, terutama ketika produksi meningkat pada masa panen raya.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan petani dalam menjual hasil panen dan memperoleh harga yang layak. Karena itu, Jaelani meminta Bulog menerapkan standar kualitas secara terbuka, termasuk dalam proses pengukuran kadar hampa.

Menurutnya, setiap potongan harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi diperlukan agar petani memahami standar yang digunakan sekaligus mencegah praktik yang berpotensi merugikan mereka.

Jaelani menegaskan, persoalan penyerapan gabah harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan pendapatan petani dan keberlanjutan produksi pangan.

Bantuan Benih Padi Terhenti, Jaelani Minta Kementan Bertindak

Jaelani juga menyoroti keluhan petani mengenai terhentinya bantuan benih padi dari pemerintah selama lebih dari satu tahun. Padahal, bantuan tersebut dibutuhkan untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya produksi usaha tani.

Ia meminta Kementerian Pertanian segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan memastikan bantuan benih kembali disalurkan secara tepat sasaran.

“Kami meminta Kementerian Pertanian segera menindaklanjuti keluhan tersebut dan memastikan bantuan benih kembali tersalurkan secara tepat sasaran. Dukungan sarana produksi pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani,” katanya.

Jaelani memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal persoalan tersebut dan menyampaikannya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Ia berharap perbaikan tata kelola penyerapan gabah dan distribusi bantuan sarana produksi pertanian menjadi perhatian, khususnya bagi petani di Sulawesi Tenggara (red)