JAKARTA, BERITA SENAYAN – Budayawan Mohamad Sobary meminta proses hukum terkait dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tetap dilanjutkan meskipun Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Sobary dalam program Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip pada Minggu (22/11/2026). Ia menegaskan, pengunduran diri dari jabatan publik tidak boleh menghentikan proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
“Itu perkara hukum, penipuan, harus dituntut. Jangan karena pernah jadi Wapres yang nggak mengerjakan apa-apa terus akan kebal hukum. Nggak (boleh),” kata Sobary.
Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan. Mantan presiden, mantan wakil presiden, maupun orang-orang di lingkaran kekuasaan tetap harus tunduk pada proses hukum.
“(Proses hukum) tidak boleh pilih-pilih,” tegasnya.
Sobary juga menilai Gibran telah memperoleh keuntungan politik dari penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA tersebut selama proses pencalonan hingga menjabat Wakil Presiden.
“Bocah yang celingak-celinguk ini diuntungkan,” ujar Sobary.
Meski demikian, terkait siapa pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan suket tersebut, Sobary menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan untuk mengungkapnya.
“Berhentinya Gibran tidak menghentikan proses hukum,” katanya.
Sobary Tegaskan Pengunduran Diri Bukan Alasan Hentikan Perkara
Sobary menekankan, proses hukum harus tetap berjalan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam penerbitan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Menurutnya, status seseorang sebagai pejabat maupun mantan pejabat tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum.
Ia juga menyerahkan pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat kepada aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti dan proses peradilan, bukan asumsi atau tekanan politik.
Pernyataan Sobary tersebut sejalan dengan desakan Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa kepada Bareskrim Polri agar penanganan dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tetap dilanjutkan.
Tim advokasi tersebut menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak menghapus kebutuhan untuk mengusut dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Kasus Suket Gibran Dilaporkan ke Polisi Sejak Oktober 2026
Kasus dugaan tindak pidana terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran untuk keperluan pendaftaran Pilpres 2024 resmi dilaporkan ke kepolisian pada 7 Oktober 2026.
Dalam perkembangan laporan tersebut, tim advokasi pelapor juga menyerahkan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai tambahan bukti kepada aparat penegak hukum.
Tim advokasi meminta Bareskrim tetap menindaklanjuti laporan tersebut meskipun Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada pekan sebelumnya.
Desakan itu menempatkan keberlanjutan proses hukum sebagai persoalan tersendiri yang tidak bergantung pada status jabatan Gibran. Namun, dugaan pemalsuan surat keterangan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (red)

Berita terkait