JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menegaskan penguatan literasi digital dan transparansi komunikasi pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya disinformasi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurut Agung, perkembangan AI membawa peluang besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah, memperkuat transparansi kebijakan, serta mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, teknologi tersebut juga menghadirkan ancaman berupa manipulasi narasi, penyebaran berita palsu, hingga penggunaan konten deepfake untuk membentuk opini publik.

Hal itu disampaikan Agung saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Komunikasi Pemerintah di Era AI: Tantangan Disinformasi, Manipulasi Narasi dan Kepercayaan Publik” yang diselenggarakan mahasiswa Program Magister (S2) STIKOM InterStudi Jakarta di Gedung Nusantara I, Fraksi Partai Golkar, Lantai 11, Ruang 1125 DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Kecepatan komunikasi tidak boleh mengorbankan akurasi, dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan etika serta kepentingan publik,” tegas Agung.

Agung Ingatkan Disinformasi AI Bisa Ancam Demokrasi

Agung mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu berbasis AI dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari rusaknya reputasi institusi, meningkatnya polarisasi masyarakat, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia juga menyoroti penggunaan bot, akun palsu, dan algoritma digital untuk memanipulasi persepsi masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut harus diantisipasi melalui penguatan sistem komunikasi publik dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi.

Meski demikian, Agung menegaskan pemberantasan disinformasi tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan pers maupun membungkam kritik masyarakat. Harus ada batas yang jelas antara informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dengan kritik dan perbedaan pendapat dalam demokrasi.

Ia menilai kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan atau pengendalian narasi. Kepercayaan harus diwujudkan melalui transparansi, konsistensi kebijakan, dan integritas penyelenggara pemerintahan.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Agung juga menekankan pentingnya memasukkan literasi digital dan literasi AI ke dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, peserta didik tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi. Mereka juga harus memiliki kemampuan memverifikasi informasi, mengenali konten manipulatif, memahami algoritma digital, serta menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.

Penguatan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking menjadi salah satu kompetensi penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan. Guru dan tenaga pendidik juga perlu mendapatkan peningkatan kapasitas agar mampu membimbing peserta didik menghadapi perubahan ekosistem informasi digital.

DPR Dorong Regulasi AI yang Transparan dan Beretika

Agung menjelaskan DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan perkembangan teknologi AI memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, regulasi AI harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Pemanfaatan AI dalam komunikasi pemerintah juga perlu dilengkapi standar etika, mekanisme verifikasi, serta pertanggungjawaban yang jelas agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen propaganda.

Selain regulasi, Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media massa, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital.

Platform digital diharapkan meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten manipulatif. Sementara itu, media massa harus tetap menjalankan fungsi verifikasi melalui praktik jurnalistik yang profesional dan independen.

Perguruan tinggi juga diharapkan berperan melalui penelitian, pengembangan teknologi pendeteksi disinformasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Menutup paparannya, Agung menegaskan tantangan di era kecerdasan artifisial bukan sekadar menghadapi kemajuan teknologi, tetapi memastikan pemanfaatannya mampu memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di era kecerdasan artifisial, tantangan kita bukan sekadar melawan disinformasi, tetapi membangun masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi, pemerintah yang transparan dalam berkomunikasi, dan demokrasi yang kuat dalam menjaga kepercayaan publik. Sebab, teknologi dapat menciptakan informasi, tetapi integritaslah yang membangun kepercayaan,” pungkasnya (red)