JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi sasaran serangan dan fitnah karena perannya yang strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haris, Dasco bukan sekadar menunjukkan loyalitas secara pasif. Ia menilai Dasco selama ini berada di barisan depan untuk menghadapi berbagai hambatan yang dinilai dapat mengganggu agenda pemerintahan Prabowo.

“Dasco juga aktif melakukan persuasi kepada beragam elemen bangsa yang tidak sepaham dengan Prabowo. Begitulah yang disebut sebagai kesetiaan dan loyalitas sejati,” ujar Haris kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Haris menyebut peran Dasco juga terlihat dalam mengawal pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tuntutan gerakan reformasi. Di antaranya KUHP, KUHAP, Pelindungan Tenaga Kerja, Pelindungan PRT, Reformasi Agraria, hingga Perampasan Aset.

Ia menilai peran tersebut membuat sejumlah kelompok kepentingan merasa terganggu. Haris kemudian mengaitkan serangan terhadap Dasco dengan dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Haris Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Serangan terhadap Dasco

Haris menduga terdapat kelompok kepentingan yang memanfaatkan dinamika pemilihan Wapres untuk menjalankan agenda tertentu. Menurutnya, isu pengusulan Dasco sebagai calon pengganti Gibran turut ditumpangi kepentingan yang ingin melemahkan pemerintahan Prabowo.

“Hidden mission mereka adalah melemahkan Pemerintahan Prabowo melalui menyerang sosok yang jadi penyangga utama Presiden Prabowo,” tegas Haris.

Ia menilai kelompok tersebut memanfaatkan aspirasi publik yang menganggap Dasco layak menjadi Wapres untuk melancarkan serangan terhadap Wakil Ketua DPR tersebut.

Meski demikian, pandangan mengenai adanya kelompok kepentingan dan misi tersembunyi tersebut merupakan penilaian Haris Rusly Moti.

Di sisi lain, Haris menegaskan tetap menghormati mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Ia menyatakan pengusulan dua nama calon Wapres merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan pemilihannya menjadi kewenangan MPR.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang mengusulkan Dasco sebagai calon Wapres merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak perlu dipersoalkan selama tetap menghormati ketentuan konstitusi.

“Sangat wajar dan normal di era demokrasi, jika berbagai kalangan itu mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden membantu Presiden Prabowo,” tutup Haris (red)