JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, menyoroti persoalan kesejahteraan petani di tengah ambisi pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Ia mengingatkan, keberhasilan kebijakan pangan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak.

Hal itu disampaikan Hindun saat menerima audiensi Yayasan Pendidikan Islam Ahlussunnah Waljama’ah (YPI Aswaja), Yayasan Semai, dan Yayasan Averous di Gedung DPR RI, Rabu (18/11/2026). Pertemuan yang dihadiri sekitar 140 peserta tersebut mengungkap berbagai persoalan petani, mulai dari anjloknya harga hasil panen hingga sulitnya akses pupuk bersubsidi.

“Jangan sampai kita berbicara tentang swasembada pangan, tetapi petaninya justru belum sejahtera. Petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan,” tegas Hindun.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan YPI Aswaja, Nur Masnah, mengungkapkan pendapatan dari penjualan ketela yang sebelumnya mencapai Rp20 juta per tahun kini merosot menjadi sekitar Rp5 juta per tahun. Penurunan tersebut terjadi di tengah tingginya biaya produksi.

Ketua YPI Aswaja, Sunaryo, juga mengeluhkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) komoditas jagung yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi petani.

“Kami kasihan dengan para petani karena harga hasil panen di pasaran hancur, padahal tenaga yang dikeluarkan sangat besar dan pupuk pun masih sulit diperoleh. Kami melihat adanya HET yang ditetapkan, tetapi belum memberikan dampak nyata kepada para petani,” ungkap Nur Masnah dan Sunaryo.

Hindun Anisah Desak Perbaikan Harga Panen dan Distribusi Pupuk

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Kudus, dan Demak itu menegaskan bahwa swasembada pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, petani membutuhkan kepastian harga hasil panen, akses sarana produksi yang memadai, serta distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Tanpa pembenahan persoalan tersebut, petani akan kesulitan menikmati manfaat dari kebijakan pangan pemerintah.

Hindun memastikan Komisi IV DPR RI akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola penyaluran pupuk dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Ia juga berkomitmen membawa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam audiensi tersebut ke rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Fungsi pengawasan sebagai anggota DPR dilakukan untuk memastikan tidak ada penyaluran yang ditutup-tutupi dalam kebijakan pangan maupun pupuk. Semua harus berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkas Hindun.

Hindun Dorong Beasiswa Pertanian untuk Lahirkan Petani Muda

Selain persoalan kesejahteraan, Hindun turut menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia menilai regenerasi petani menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Untuk mengatasinya, ia mendorong terobosan berupa penyediaan beasiswa pendidikan tinggi di bidang pertanian dan perikanan. Langkah tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam sektor pangan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

“Kami mendorong agar generasi muda semakin tertarik di dunia pertanian karena cita-cita swasembada pangan yang diharapkan Presiden Prabowo harus diwujudkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Kita membutuhkan petani muda yang terampil, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.

Hindun berharap kebijakan regenerasi petani dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah. Dengan keterlibatan generasi muda, sektor pertanian diharapkan semakin produktif, inovatif, dan mampu menopang ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani (red)