JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, menyambut positif rencana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meresmikan Desk Investasi Regional di Kota Balikpapan. Namun, ia mengingatkan agar percepatan investasi tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Menurut Syafruddin, kehadiran layanan pengawalan investasi terpadu di Balikpapan merupakan langkah strategis. Terlebih, Kalimantan Timur memiliki posisi penting sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus salah satu pusat energi dan hilirisasi nasional.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut menegaskan, percepatan perizinan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar pengawalan investasi di daerah tidak hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk.
Syafruddin Dorong Tenaga Kerja dan UMKM Lokal Jadi Prioritas
Syafruddin menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam operasional Desk Investasi Regional di Balikpapan.
Pertama, investasi harus memberikan ruang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Setiap proyek yang dikawal perlu melibatkan tenaga kerja asli daerah serta menggandeng pelaku usaha dan UMKM setempat dalam rantai pasok industri.
Kedua, desk tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan perizinan. Hal ini penting mengingat masih terdapat dinamika penyesuaian regulasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan sistem Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, Desk Investasi Regional harus menjadi pusat solusi yang mampu memberikan pelayanan cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha di daerah.
Ketiga, investasi harus memenuhi standar perlindungan lingkungan. Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Syafruddin meminta pengawasan ketat terhadap investasi sektor ekstraktif dan hilirisasi, termasuk kewajiban reklamasi.
Syafruddin Minta Investasi Kaltim Jangan Tinggalkan Beban Lingkungan
Syafruddin menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Kalimantan Timur harus berkualitas dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Jangan sampai daerah hanya menanggung dampak ekologis dan sosial, sementara keuntungan ekonominya justru dinikmati pihak di luar daerah.
“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas legislator asal Dapil Kalimantan Timur tersebut.
Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah memperluas pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah titik strategis nasional. Layanan tersebut ditujukan untuk mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan total nilai mencapai Rp100 triliun.
Pembentukan desk regional juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Syafruddin berharap kehadiran layanan tersebut di Balikpapan tidak hanya mempercepat investasi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (RED)

Berita terkait