JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena wilayah pertambangan yang ditetapkan disebut mencakup kawasan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Syafruddin mengingatkan, kebijakan pertambangan tidak boleh mengabaikan perlindungan habitat satwa langka yang menjadi kekayaan ekologis Indonesia. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai Badak Jawa bukan satwa biasa. Spesies tersebut berstatus kritis terancam punah dan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang tersisa di dunia. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu kawasan tersebut harus dipertimbangkan secara serius.
Syafruddin Ingatkan Ancaman Tambang terhadap Habitat Badak Jawa
Syafruddin menegaskan, kerusakan habitat dapat memperbesar ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa. Menurutnya, kepentingan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya.
Ia berpandangan, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan seharusnya dapat berjalan beriringan. Pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan kekayaan alam yang tidak ternilai.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mempertimbangkan kembali arah kebijakan pertambangan di Banten, terutama apabila penetapan wilayah tersebut berpotensi bersinggungan dengan kawasan konservasi Badak Jawa.
Syafruddin Dorong Tanjung Lesung Jadi Alternatif Investasi Banten
Sebagai alternatif pengembangan ekonomi, Syafruddin mendorong pemerintah lebih serius mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten.
Kawasan seluas 1.500 hektare yang telah beroperasi sejak 2015 tersebut dinilai memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata. Potensi pantai, investasi perhotelan, ekonomi kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dikembangkan untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
Syafruddin juga berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengembangan KEK Tanjung Lesung melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat lokal.
Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada warga Banten, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha masyarakat.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya (red)

Berita terkait