JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Ia mengingatkan, pemutakhiran data penerima bantuan jangan sampai membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Nihayatul, yang akrab disapa Ninik, mengakui pembenahan data penerima PBI diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru menjadi korban persoalan administrasi. Mereka membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan, bukan dipersulit dengan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif. Negara harus hadir, jangan abai terhadap kondisi rakyat,” tegasnya.
Menurut Ninik, jaminan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Karena itu, penyesuaian data PBI tidak boleh dilakukan tanpa mekanisme perlindungan bagi warga yang masih memenuhi kriteria penerima bantuan.
Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena penonaktifan kepesertaan dapat berdampak langsung terhadap pasien yang membutuhkan layanan medis secara rutin maupun penanganan segera.
Ninik Soroti Risiko Pasien Kronis Kehilangan Akses Pengobatan
Ninik secara khusus menyoroti risiko yang dihadapi pasien dengan penyakit kronis dan mereka yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Di antaranya pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi, serta masyarakat yang memerlukan tindakan medis segera.
Menurutnya, status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif dapat menimbulkan persoalan serius apabila terjadi ketika pasien sedang menjalani rangkaian pengobatan.
“Bagaimana jika ada pasien yang harus menjalani cuci darah atau kemoterapi, tetapi kepesertaan PBI-nya tiba-tiba tidak aktif? Jangan sampai mereka kehilangan akses pengobatan karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan angka dan data,” ujarnya.
Ia meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan tidak ada masyarakat kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kesalahan pendataan.
Ninik juga mendorong agar mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan PBI dipermudah, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan dan membutuhkan penanganan medis segera.
Proses reaktivasi, menurutnya, harus berlangsung cepat, memiliki prosedur yang jelas, dan tidak membebani masyarakat dengan persyaratan administrasi yang berbelit-belit.
“Jangan sampai rakyat miskin harus mengurus berbagai persyaratan ketika sedang berjuang melawan penyakit. Pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat. Jangan menunggu ada masyarakat yang terlantar atau kondisi pasien semakin memburuk baru kemudian dilakukan penanganan,” tegasnya.
Ninik: Akurasi Data Jangan Mengorbankan Keselamatan Pasien
Ninik menekankan bahwa keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak cukup diukur dari akurasi data penerima bantuan maupun efisiensi anggaran. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
Menurutnya, pemutakhiran data semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan, bukan justru menciptakan persoalan baru bagi warga yang membutuhkan layanan medis.
Ia meminta pemerintah memastikan proses verifikasi dan penyesuaian kepesertaan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pasien, terutama mereka yang tidak memungkinkan menunda pengobatan.
“Prinsipnya sederhana, jangan sampai ada masyarakat yang sakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan karena tidak mampu membayar. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Jangan korbankan keselamatan masyarakat atas nama pembenahan administrasi,” pungkasnya (red)
Berita terkait
