JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiah, mendorong penguatan regulasi persaingan usaha melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menurut Imas, revisi regulasi tersebut harus mampu memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan bersaing, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.
“Kami meminta agar revisi UU tersebut dapat berdampak positif kepada UMKM. Jangan sampai perkembangan ekonomi digital justru membuat pasar semakin dikuasai kelompok usaha besar, sementara UMKM semakin sulit mendapatkan ruang untuk tumbuh dan bersaing,” ujar Imas Aan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai perubahan regulasi perlu menjawab tantangan persaingan usaha yang semakin kompleks. Beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian antara lain dominasi platform digital, penguasaan akses pasar, serta penggunaan algoritma yang berpotensi menciptakan ketimpangan di antara pelaku usaha.
Imas mengingatkan, perkembangan teknologi dan model bisnis digital harus diikuti aturan yang mampu menjaga persaingan tetap sehat. Tanpa pengawasan yang memadai, pelaku usaha kecil berisiko menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar dan bersaing dengan perusahaan bermodal besar.
Imas Minta KPPU Perkuat Pengawasan Persaingan Digital
Imas juga mendorong penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar pengawasan terhadap praktik persaingan usaha berjalan lebih efektif.
Menurutnya, KPPU perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengawasi merger dan akuisisi, mencegah praktik kartel, serta menindak penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.
Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan kewenangan lembaga pengawas harus tetap disertai kepastian hukum. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu mencegah praktik monopoli tanpa menciptakan ketidakpastian yang justru menghambat iklim investasi.
Dengan demikian, revisi UU Antimonopoli perlu menyeimbangkan kepentingan perlindungan persaingan usaha, keberlangsungan UMKM, dan kebutuhan dunia usaha terhadap kepastian regulasi.
Revisi UU Antimonopoli Dikaitkan dengan Aksesi OECD
Lebih lanjut, Imas menilai revisi UU Antimonopoli menjadi momentum penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Ia mengatakan, penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional memang diperlukan. Namun, proses tersebut tidak boleh mengabaikan karakteristik perekonomian Indonesia dan kepentingan pelaku usaha nasional.
Menurutnya, reformasi kebijakan persaingan usaha harus tetap memperhatikan keberadaan UMKM, koperasi, serta industri dalam negeri agar seluruh pelaku ekonomi memiliki kesempatan berkembang.
“Menyesuaikan regulasi dengan standar internasional memang penting. Namun, jangan sampai kita kehilangan keberpihakan terhadap pelaku usaha nasional. Reformasi ini harus memberikan manfaat nyata bagi UMKM dan masyarakat,” tegasnya.
Imas berharap revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan kompetitif. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu mencegah praktik monopoli sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
Dengan persaingan yang sehat, konsumen diharapkan memiliki lebih banyak pilihan serta memperoleh harga yang kompetitif dan produk berkualitas. Sementara itu, UMKM dan pelaku usaha nasional dapat memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkembang di tengah perubahan ekonomi digital (red)
Berita terkait
