JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan Daud, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan persoalan banjir, pendangkalan sungai, dan kebutuhan irigasi di sejumlah wilayah Aceh. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut kunjungan reses Ruslan Daud ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan bendung, pembangunan tanggul, hingga normalisasi sungai.
“Kami membawa aspirasi masyarakat Aceh ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar pria yang akrab disapa HRD tersebut.
Salah satu usulan prioritas yang disampaikan adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur di Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.700 hektare lahan persawahan. Untuk mempercepat realisasinya, Ruslan mendorong pengalokasian anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pada Tahun Anggaran 2027.
Ruslan Usulkan Irigasi Pirak Timur dan Penguatan Bendung Jamuan
Selain pembangunan Irigasi Pirak Timur, Ruslan mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan. Ia juga mendorong pengalokasian anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027.
Untuk memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun, Ruslan mengusulkan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp40 miliar. Menurutnya, dokumen perencanaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut telah tersedia.
Perhatian juga diarahkan pada normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya. Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan sesuai kondisi teknis masing-masing, terutama untuk mengatasi sedimentasi dan pendangkalan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir serta mengancam permukiman dan lahan pertanian warga.
Ruslan menilai pembenahan infrastruktur sumber daya air perlu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025. Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga harus disertai penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi.
Ruslan Daud Siap Kawal Anggaran Penanganan Banjir Aceh
Sebagai anggota Komisi V sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ruslan menegaskan akan terus mengawal berbagai usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait.
Ia juga akan memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku agar kebutuhan infrastruktur sumber daya air di Aceh dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
Ruslan berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan persoalan banjir, irigasi, serta pendangkalan sungai di Aceh.
Dengan penanganan yang terencana, ia berharap masyarakat memperoleh perlindungan lebih baik dari ancaman banjir, sementara aktivitas pertanian dan perekonomian warga dapat kembali berjalan optimal. Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses, kata dia, harus ditindaklanjuti menjadi program pembangunan berkelanjutan (red)

Berita terkait