JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ida Fauziyah, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Danantara segera menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut dinilai berisiko meningkatkan biaya produksi, membebani keuangan badan usaha milik negara (BUMN), hingga menekan daya beli masyarakat.
Tekanan terhadap rupiah terlihat pada perdagangan Kamis (12/11/2026). Mata uang Garuda melemah Rp90 atau 0,50 persen ke posisi Rp18.239 per dolar AS. Angka itu menjadi level penutupan terlemah sepanjang sejarah, setelah rupiah sempat menyentuh Rp18.266 per dolar AS.
Pelemahan berlanjut pada Jumat (13/11/2026). Rupiah dibuka di kisaran Rp18.237 per dolar AS dan menjelang siang masih bergerak di sekitar Rp18.200 per dolar AS.
Ida menilai situasi tersebut tidak cukup direspons hanya dengan optimisme pemerintah. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor membuat pelemahan nilai tukar berpotensi langsung meningkatkan ongkos produksi dan membebani pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami menghargai optimisme pemerintah. Namun, harga bahan baku impor tidak menunggu sampai rupiah pulih. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi langsung terdampak dan pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi pihak yang paling rentan,” tegas Ida.
## Ida Soroti Ketergantungan Impor Pangan dan Ancaman bagi UMKM
Ida menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan perkiraan Badan Pangan Nasional (Bapanas), produksi kedelai lokal pada 2026 hanya sekitar 131,5 ribu ton. Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 2,76 juta ton.
Sementara itu, impor gandum pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 3,72 juta ton atau meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Ida, dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi bahkan telah dirasakan pelaku usaha sebelum nilai tukar mencapai rekor terendah. Harga kedelai impor di tingkat perajin dilaporkan naik dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.800 per kilogram pada akhir Oktober, mendekati harga acuan pemerintah sebesar Rp12.000 per kilogram.
Ia menyebut kenaikan harga bahan baku dapat menekan usaha kecil yang memiliki margin keuntungan terbatas. Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, pengusaha roti, hingga warung mi menjadi kelompok yang rentan terdampak.
“Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, usaha roti, hingga warung mi adalah kelompok yang pertama merasakan dampaknya. Margin usaha mereka sangat tipis. Ketika biaya bahan baku naik, pilihannya hanya menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk. Keduanya berisiko menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Ida meminta Kemendag bersama Bapanas memperketat pemantauan harga dan ketersediaan kedelai serta terigu. Pemerintah juga diminta memastikan kecukupan stok, mencegah praktik penimbunan, serta menyiapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga sebelum kenaikan semakin membebani masyarakat.
## Ida Minta Danantara Petakan Risiko Utang Valuta Asing BUMN
Selain UMKM, Ida mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban keuangan BUMN yang memiliki kewajiban dalam valuta asing. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai 195,6 miliar dolar AS per Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai kewajiban dalam valuta asing ketika dikonversi ke mata uang domestik. Risiko tersebut perlu dicermati, terutama bagi BUMN yang memperoleh pendapatan dalam rupiah, tetapi memiliki kewajiban pembayaran utang dalam mata uang asing.
Ida meminta Danantara melakukan pemetaan secara terperinci terhadap BUMN yang paling rentan menghadapi risiko pelemahan nilai tukar. Pemetaan itu, menurutnya, perlu mencakup besaran utang valuta asing, jadwal jatuh tempo, serta porsi kewajiban yang telah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau *hedging*.
“Danantara harus mengetahui secara terperinci BUMN mana yang paling rentan terhadap risiko pelemahan rupiah. Petakan berapa besar utang valuta asingnya, kapan jatuh temponya, dan berapa bagian yang sudah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging. Jangan sampai pemerintah baru mengetahui besarnya kerugian kurs setelah muncul dalam laporan keuangan akhir tahun,” kata Ida.
Hasil pemetaan tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi risiko keuangan BUMN. Upaya yang diperlukan antara lain memperkuat manajemen risiko valuta asing, memastikan kecukupan likuiditas, serta mengantisipasi kewajiban pembayaran utang yang segera jatuh tempo.
Ida menegaskan, faktor global memang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Namun, dampaknya terhadap sektor usaha, keuangan BUMN, dan daya beli masyarakat tetap harus diantisipasi sejak dini.
“Faktor global memang berada di luar kendali kita. Tetapi memastikan UMKM dan BUMN tidak menanggung sendiri dampak pelemahan rupiah adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sekarang, bukan setelah harga barang naik dan kerugian semakin besar,” pungkasnya (red)
Berita terkait
