JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mengkritik sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menolak terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) penyelesaian 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menilai keputusan tersebut kurang tepat karena penyelesaian kasus membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh lembaga negara terkait.
Menurut Mafirion, perbedaan pandangan mengenai kedudukan kelembagaan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi upaya mencari keadilan bagi korban dan keluarga korban. Independensi Komnas HAM, kata dia, tetap dapat dijaga tanpa harus menjauh dari proses koordinasi lintas lembaga.
“Saya menghormati independensi Komnas HAM. Namun, menurut saya, menolak keterlibatan dalam Pokja bukanlah pilihan yang tepat. Independensi kelembagaan tidak harus diwujudkan dengan menjauh dari proses koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Mafirion di Jakarta.
Ia menjelaskan, Komnas HAM memiliki posisi strategis dalam penyelesaian 13 kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat.
Kewenangan itu membuat Komnas HAM memiliki pengetahuan, dokumen, hasil penyelidikan, serta pengalaman kelembagaan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian kasus. Karena itu, Mafirion menilai kontribusi lembaga tersebut penting agar upaya pemerintah tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Mafirion: Independensi Komnas HAM Bukan Alasan Menolak Koordinasi
Mafirion menegaskan, keterlibatan Komnas HAM dalam Pokja tidak berarti lembaga tersebut harus tunduk kepada pemerintah atau kehilangan independensinya. Komnas HAM, menurut dia, tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara mandiri sekaligus berkontribusi dalam koordinasi penyelesaian kasus.
“Jangan sampai persoalan menjaga independensi justru dimaknai sebagai keharusan untuk tidak bekerja sama. Independensi adalah prinsip yang harus dijaga dalam menjalankan kewenangan, bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab bersama dalam mencari penyelesaian,” tegasnya.
Ia memandang pembentukan Pokja oleh pemerintah sebagai kesempatan untuk memecahkan kebuntuan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang selama puluhan tahun belum memberikan kepastian keadilan bagi korban maupun keluarga mereka.
Namun, Mafirion mengingatkan agar penyelesaian 13 kasus tersebut tidak berhenti pada pendekatan administratif, koordinasi birokrasi, ataupun pemenuhan hak-hak korban semata. Negara juga harus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemulihan korban memang penting, tetapi keadilan tidak boleh berhenti pada pemberian kompensasi, rehabilitasi, atau pemulihan sosial. Harus ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban negara dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Jamin Transparansi dan Pertanggungjawaban Hukum
Selain mendorong Komnas HAM terlibat, Mafirion meminta pemerintah memastikan Pokja bekerja secara transparan dan memiliki target penyelesaian yang terukur. Pokja juga harus dibentuk dengan tetap menghormati kewenangan Komnas HAM dan lembaga penegak hukum.
Menurutnya, pemerintah dan Komnas HAM perlu membangun mekanisme kerja sama yang menjamin independensi lembaga tersebut. Perbedaan pandangan mengenai struktur maupun tata kerja Pokja semestinya dapat diselesaikan melalui dialog kelembagaan.
“Jangan sampai setelah puluhan tahun korban menunggu keadilan, sekarang justru lembaga-lembaga negara terjebak dalam perdebatan mengenai siapa yang harus terlibat dan siapa yang memiliki kewenangan. Kepentingan korban harus ditempatkan di atas kepentingan kelembagaan,” katanya.
Mafirion berharap Komnas HAM mempertimbangkan kembali sikapnya dan membuka ruang partisipasi dalam Pokja, tanpa mengesampingkan independensi serta mandat yang diberikan undang-undang.
Ia menegaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh kembali terhambat oleh perbedaan sikap antarlembaga.
“Sejarah akan mencatat bagaimana negara memperlakukan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jangan sampai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini kembali hilang karena perbedaan sikap antarlembaga. Negara harus hadir, lembaga harus bekerja sama, dan keadilan bagi korban harus diwujudkan,” tutup Mafirion (red)
Berita terkait
