JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menolak usulan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) cukup berstatus nonaktif sementara tanpa harus mengundurkan diri secara permanen.
Usulan yang disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Valina Singka, tersebut dinilai Zainul berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan standar ganda dalam penerapan aturan pencalonan anggota legislatif.
Menurut Zainul, Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur kewajiban pengunduran diri bagi ASN, anggota TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, kepala daerah, serta jabatan lain yang ditentukan undang-undang apabila hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Ia menegaskan, jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari pilihan profesi seseorang.
“Negara tidak melarang ASN berpolitik. Tetapi, ketika seseorang memilih menjadi ASN, dia juga mengikatkan diri pada prinsip netralitas dan profesionalisme birokrasi. Negara meminta ASN memilih: tetap menjadi birokrat yang netral atau keluar dan menjadi politisi yang berpihak,” tegas Zainul.
Zainul Munasichin Soroti Risiko Standar Ganda ASN Caleg
Zainul menilai skema nonaktif sementara justru berpotensi melemahkan pelembagaan partai politik. Sebab, seseorang dapat menjadikan pencalonan legislatif sebagai percobaan politik, sementara status ASN tetap menjadi pilihan aman apabila gagal terpilih.
Menurutnya, keputusan untuk terjun ke dunia politik harus disertai komitmen penuh, termasuk kesediaan meninggalkan profesi yang memiliki kewajiban menjaga netralitas.
“Kalau niatnya menjadi politisi, ya harus berani mundur permanen. Agar totalitas membangun partai dan memperjuangkan gagasan. Kalau bisa keluar-masuk seenaknya, tidak akan ada insentif untuk pelembagaan partai,” ujarnya.
Ia juga menilai Indonesia tidak kekurangan politisi dengan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, dunia politik membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan akademik, yakni komitmen, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Zainul menegaskan, aturan pencalonan harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh kelompok profesi. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang berasal dari lingkungan akademisi atau memiliki jabatan tertentu.
Zainul Minta Aturan Politik dan Netralitas ASN Konsisten
Sebagai contoh, Zainul menyoroti persyaratan bagi pengurus partai politik yang ingin menjadi anggota komisioner penyelenggara pemilu. Mereka diwajibkan memenuhi ketentuan bebas dari kepengurusan partai politik selama lima tahun.
Ia mempertanyakan apabila ASN yang hendak menjadi caleg justru diberi kelonggaran melalui mekanisme nonaktif sementara.
“Pengurus partai yang ingin menjadi komisioner penyelenggara pemilu saja diwajibkan bersih dari partai selama lima tahun. Masa ASN bisa keluar-masuk politik seenaknya? Jangan sampai ada standar ganda dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara,” tandasnya.
Meski menolak usulan tersebut, Zainul menegaskan sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap kalangan akademisi yang ingin berkiprah di dunia politik. Ia menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Namun, menurutnya, kesetaraan hak harus berjalan beriringan dengan penerapan aturan dan kewajiban yang konsisten. Setiap warga negara yang memilih jalur politik maupun profesi birokrasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Zainul berharap konsistensi regulasi dapat menjaga profesionalisme ASN, marwah akademisi, kehormatan lembaga DPR, serta integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, hak politik warga negara tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip netralitas birokrasi dan kepastian hukum (red)
Berita terkait
