JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, mendesak pemerintah memastikan hak pendidikan 36.999 peserta didik di Kalimantan Tengah tetap terlindungi setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengganggu pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Kadafi mengingatkan, bencana lingkungan tidak boleh membuat puluhan ribu siswa kehilangan kesempatan mengikuti asesmen secara optimal. Ia meminta pemerintah memastikan pelaksanaan TKA susulan berlangsung aman, adil, dan tidak membahayakan kesehatan peserta didik.
“Kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada pelaksanaan TKA bagi anak-anak yang terdampak Karhutla. Mereka sudah menghadapi dampak karhutla yang mengganggu aktivitas dan kesehatan, jangan sampai kemudian kehilangan kesempatan mengikuti asesmen secara optimal. Negara harus hadir memastikan hak pendidikan mereka tetap terlindungi,” tegas Kadafi di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 36.999 peserta didik dari 589 satuan pendidikan di Kalimantan Tengah dijadwalkan mengikuti TKA susulan.
Pelaksanaan asesmen pada jadwal utama sebelumnya terkendala dampak karhutla yang mengganggu aktivitas pendidikan di wilayah tersebut.
Menurut Kadafi, pemerintah tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian jadwal asesmen tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan siswa. Terlebih, paparan asap akibat karhutla berpotensi mengganggu kesiapan fisik maupun psikologis peserta didik.
Kadafi Ingatkan TKA Susulan Jangan Dipaksakan Saat Asap Berbahaya
Kadafi meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan lokasi pelaksanaan TKA susulan benar-benar aman dari paparan asap dengan tingkat pencemaran udara yang membahayakan kesehatan.
Ia menegaskan, keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kesiapan pelaksanaan asesmen.
“Jangan memaksakan pelaksanaan asesmen jika kondisi lingkungan belum aman bagi kesehatan anak-anak. Keselamatan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan siswa benar-benar siap secara fisik dan psikologis sebelum mengikuti TKA susulan,” ujarnya.
Legislator asal Lampung itu juga meminta Kemendikdasmen memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan ujian.
Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan ruang ujian yang layak, perangkat asesmen, jaringan internet, tenaga pengawas, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan selama pelaksanaan TKA.
Selain aspek teknis, Kadafi menyoroti pentingnya menjaga kualitas dan standar penilaian. Menurutnya, siswa yang terdampak karhutla harus mendapatkan kesempatan yang setara dengan peserta didik yang telah mengikuti asesmen pada jadwal utama.
Ia mengingatkan agar perbedaan waktu pelaksanaan maupun kondisi pascabencana tidak memengaruhi objektivitas hasil asesmen.
“Anak-anak yang terdampak bencana tidak boleh dirugikan oleh keadaan yang berada di luar kendali mereka. Pemerintah harus menjamin standar pelaksanaan dan penilaian tetap adil sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama,” katanya.
Kadafi Dorong Protokol Pendidikan Darurat untuk Antisipasi Bencana
Lebih lanjut, Kadafi meminta pemerintah menjadikan gangguan pelaksanaan TKA di Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pendidikan tanggap darurat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan mekanisme yang jelas agar kegiatan pembelajaran dan asesmen tetap dapat berlangsung ketika terjadi bencana, baik kebakaran hutan dan lahan, banjir, gempa bumi, maupun bencana lainnya.
Ia menilai sistem pendidikan nasional perlu memiliki protokol yang mampu mengakomodasi kondisi darurat tanpa mengorbankan keselamatan maupun hak peserta didik.
Kadafi berharap pengalaman di Kalimantan Tengah dapat mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi gangguan akibat bencana.
Dengan mekanisme tanggap darurat yang lebih baik, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai keberlanjutan layanan pendidikan ketika terjadi bencana.
Kadafi menegaskan, keberhasilan penanganan dampak karhutla di sektor pendidikan tidak cukup diukur dari terlaksananya TKA susulan. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan, kesehatan, dan hak pendidikan seluruh peserta didik tetap terjamin.
“Bencana tidak boleh merampas masa depan anak-anak kita. Dalam kondisi sesulit apa pun, negara harus memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesempatan yang setara untuk meraih masa depannya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
