JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengusulan dua nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem setelah mengikuti Rapat Gabungan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Neng Eem, MPR secara institusional telah mengirimkan surat kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diproses dan dipilih melalui sidang paripurna MPR sesuai mekanisme konstitusional.
“Untuk cawapres, kita sepenuhnya serahkan kepada Bapak Presiden. Namun, MPR secara institusional hari ini mengirimkan surat kepada Presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna,” kata Neng Eem.
Ia menegaskan, PKB tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi wakil presiden. Partainya memilih fokus pada pembahasan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut.
“Tidak ada usulan PKB mengusulkan nama. Kita tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa,” jelasnya.
Neng Eem Tegaskan PKB Tak Ajukan Nama Cawapres
Neng Eem mengatakan, siapa pun calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di MPR. Menurutnya, partainya akan mengikuti tahapan konstitusional tanpa mengajukan kandidat sendiri.
“Siapa pun nanti yang diusulkan sebagai calon wakil presiden itu akan kita proses,” tutur Neng Eem.
Ia menjelaskan, Rapat Gabungan MPR membahas sejumlah agenda penting, terutama jadwal pelaksanaan rapat paripurna untuk menindaklanjuti persoalan kekosongan jabatan wakil presiden.
Selain membahas agenda paripurna, rapat tersebut juga menyepakati pembentukan tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim ini bertugas memeriksa nama-nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden untuk memastikan seluruh kandidat memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita juga membentuk tim ad hoc, tim verifikasi. Tim verifikasi itu untuk memverifikasi calon-calon wakil presiden yang nanti diusulkan oleh Presiden, apakah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang ada atau tidak,” ujarnya.
MPR Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Cawapres 2 Desember
Neng Eem menegaskan, pembahasan dalam rapat gabungan lebih difokuskan pada mekanisme dan koridor konstitusional yang harus dijalankan MPR dalam menghadapi kekosongan jabatan wakil presiden.
Menurutnya, proses tersebut perlu berjalan sesuai ketentuan agar pengisian jabatan tidak keluar dari prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyampaikan bahwa rapat paripurna MPR untuk menindaklanjuti proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Dengan demikian, MPR kini menunggu pengajuan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo sebelum melanjutkan tahapan pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan melalui sidang paripurna.
“Kita hanya menanti tahapan konstitusional seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai MPR secara institusional,” tuturnya (red)
Berita terkait
