Ia menilai Gibran perlu mempertimbangkan langkah politik besar, termasuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut, menurutnya, dapat menjadi jalan untuk meredakan kegaduhan nasional sekaligus menjaga marwah pribadi.
Pandangan itu disampaikan Rio di sela agenda konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura bersama DPD, DPC, dan anggota dewan se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11/2026).
Rio berpendapat, pengunduran diri secara sukarela akan lebih terhormat dibandingkan jika Gibran harus menghadapi proses pemakzulan atau *impeachment* melalui parlemen.
“Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini,” tegas Rio.
Menurutnya, dinamika politik yang berlarut-larut berpotensi menghabiskan energi pemerintahan dan mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, ia mendorong Gibran mempertimbangkan kepentingan negara dalam menentukan sikap.
Rio Capella Soroti Tanggung Jawab Politik Generasi Muda
Rio menilai polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran menjadi momentum untuk menunjukkan bagaimana seorang pemimpin muda mengambil tanggung jawab dalam menghadapi persoalan publik.
Baginya, kebesaran seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan mempertahankan jabatan, tetapi juga dari kesediaan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas ketika menghadapi situasi politik yang sulit.
Ia berpandangan, apabila Gibran memilih mundur secara sukarela demi meredakan ketegangan politik dan menjaga keberlangsungan pemerintahan, keputusan tersebut dapat memperoleh penghormatan dari masyarakat.
“Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik,” jelas Rio.
Ia juga membandingkan pilihan pengunduran diri dengan proses pemakzulan yang harus melalui mekanisme ketatanegaraan. Menurutnya, langkah politik sukarela dapat menjadi alternatif untuk menghindari pertarungan politik berkepanjangan, meskipun proses pemakzulan sendiri memiliki prosedur konstitusional tersendiri.
## Putusan Kasasi MA Memicu Desakan Politik terhadap Gibran
Pernyataan Rio muncul di tengah polemik setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam keterangan yang melatarbelakangi desakan politik tersebut, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran, yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019, tidak sah secara hukum.
Perkembangan perkara tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan agar Gibran mempertimbangkan masa depan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Rio menilai situasi tersebut membutuhkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan. Ia kembali menyampaikan bahwa pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan yang menurut pandangannya lebih bermartabat dibandingkan menghadapi proses pemakzulan.
Pernyataan Rio tersebut merupakan pandangan politik Partai Hanura melalui salah satu pimpinan pusatnya. Sementara itu, proses hukum dan mekanisme ketatanegaraan terkait jabatan Wakil Presiden tetap harus merujuk pada putusan pengadilan serta ketentuan konstitusi yang berlaku (red)
Berita terkait
