JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ada satu hal yang menarik dalam dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini, yakni sebuah isu liar yang menyebutkan keterlibatan Ketua Umum Partai Politik dalam peristiwa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di era informasi yang membanjir saat ini, sebuah isu tidak selalu membutuhkan bukti kuat untuk menjadi kegaduhan nasional.
Terkadang, bahkan ini kerap kali terjadi, kegaduhan yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial, cukup dipantik dengan potongan informasi, dugaan pertemuan, narasi seorang pengamat, dan sedikit bumbu spekulasi. Dari sinilah sebuah cerita bisa berkembang menjadi seolah-olah fakta. Inilah yang sedang terjadi ketika nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden tentu bukan perkara remeh. Pemerintah sendiri telah menyampaikan keprihatinan atas dugaan tersebut dan meminta aparat penegak hukum mengusutnya secara objektif dan transparan. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika muncul narasi yang menyeret nama Bahlil tanpa disertai bukti yang dapat diverifikasi.
Saat melantik DPD Partai Golkar Maluku pada Sabtu (07/11) hari ini, Bahlil telah membantah tuduhan tersebut. Bahkan, ia mengaku turut menjadi korban penyadapan. Ia juga menantang pihak-pihak yang mencatut namanya untuk membuktikan tuduhan dan menyatakan akan menempuh langkah hukum. Artinya, sampai ada pembuktian yang sah, keterlibatan Bahlil tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.
Tetapi, dalam politik, menarik untuk melihat bukan hanya siapa yang dituduh, melainkan mengapa sebuah tuduhan bisa diarahkan kepada seseorang dan bagaimana dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan koalisi pemerintahaan saat ini?.
Mari kita menggunakan pendekatan kacamata ilmu politik praktis. Bukan untuk menyimpulkan adanya operasi rahasia, melainkan untuk membaca bagaimana teori politik bekerja dalam membangun persepsi publik.
Pertama, perhatikan momentum kemunculan isu. Dugaan penyadapan sedang menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam situasi seperti ini, ruang informasi publik sangat rentan dimanfaatkan untuk menyisipkan narasi tambahan. Ketika persoalan utama belum sepenuhnya terungkap, muncul tuduhan baru yang mengarahkan perhatian kepada figur politik tertentu.
Kedua, perhatikan cara sebuah tuduhan dibangun. Narasi mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, beberapa jam sebelum penangkapan sejumlah terduga pelaku, kemudian berkembang menjadi spekulasi liar. Identitas sosok tersebut tidak langsung disertai bukti yang terbuka kepada publik. Namun, media sosial kemudian melakukan pekerjaannya sendiri: menghubungkan lokasi, waktu, jabatan, kedekatan politik, hingga penyebutan nama Bahlil.
Inilah pola klasik teori konspirasi bekerja. Sebuah titik dihubungkan dengan titik lainnya, kemudian dibentuk menjadi kesimpulan yang terlihat meyakinkan. Padahal, hubungan waktu dan tempat tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat.
Ketiga, muncul pertanyaan mengenai siapa yang paling diuntungkan ketika nama seorang ketua umum partai besar terseret dalam perkara sensitif yang menyangkut Presiden? Pertanyaan tersebut sah diajukan sebagai bagian dari analisis politik. Namun, jawabannya tidak boleh dikarang menjadi tuduhan terhadap pihak tertentu.
Dalam teori konspirasi politik, salah satu pola yang sering dibicarakan adalah pembentukan persepsi melalui pengulangan narasi. Sebuah informasi yang awalnya hanya berupa dugaan dapat berubah menjadi keyakinan publik apabila terus disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi.
Narasi yang sama dapat muncul dalam podcast, potongan video, grup WhatsApp, unggahan media sosial, hingga percakapan politik. Ketika banyak orang membicarakan satu tuduhan, publik bisa mempunyai anggapan bahwa banyaknya pembicaraan merupakan bukti kebenaran. Padahal, viralitas bukanlah verifikasi.
Jika menggunakan kacamata teori politik sebagai alat membaca dinamika ini, kita bisa membayangkan sebuah skenario hipotetis: bagaimana jika tujuan utama penyebaran isu bukan sekadar menjatuhkan reputasi Bahlil, melainkan menciptakan ketidakpercayaan di antara para elite pemerintahan?
Skenario tersebut menarik untuk diuji secara kritis. Sebab, mengaitkan seorang ketua umum partai koalisi dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden berpotensi menciptakan kecurigaan berlapis. Presiden bisa dipersepsikan memiliki persoalan dengan salah satu tokoh partai pendukungnya. Sebaliknya, partai yang dipimpin tokoh tersebut bisa merasa sedang disudutkan oleh lingkungan kekuasaan. Di titik inilah sebuah isu personal dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.
Memecah Soliditas Koalisi: Siapa yang Diuntungkan?
Partai Golkar bukan partai kecil dalam pemerintahan. Sebagai salah satu kekuatan politik besar, keberadaan Golkar memiliki arti strategis bagi stabilitas koalisi pemerintahan Prabowo. Bahlil, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum, juga memiliki posisi penting dalam menjaga komunikasi politik dan konsolidasi partai. Karena itu, ketika namanya dikaitkan dengan dugaan tindakan yang menyasar Presiden, konsekuensi politiknya tidak berhenti pada reputasi pribadi.
Bayangkan jika tuduhan tersebut terus diproduksi tanpa klarifikasi dan bukti. Hubungan antara elite Partai Golkar dan lingkaran Istana berpotensi dibayangi kecurigaan. Komunikasi politik bisa terganggu, kepercayaan antarkekuatan koalisi dapat tergerus, dan energi pemerintahan justru habis untuk merespons konflik yang belum tentu memiliki dasar faktual.
Inilah alasan mengapa isu tersebut patut dibaca sebagai potensi ancaman terhadap soliditas koalisi, meskipun belum ada bukti bahwa penyebarannya memang dirancang untuk memecah pemerintahan. Penting juga untuk diketahui oleh pembaca, dalam dunia politik prkatis, konflik politik tidak selalu dimulai dari perbedaan kebijakan. Terkadang, konflik justru tumbuh dari ketidakpercayaan yang dipelihara melalui rumor dan isu-isu liar yang tak jelas ujungnya.
Karenanya, jika game theory hendak digunakan sebagai pisau analisis kejadian penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan isu tersangkutnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, pertanyaan paling relevan bukanlah siapa dalang yang harus segera dituduh, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan politik apabila hubungan antara Presiden dan partai-partai pendukungnya memburuk? Itulah pertanyaan yang harus dijawab melalui bukti, bukan prasangka.
Jangan Biarkan Rumor Mengalahkan Akal Sehat Politik
Pemerintahan yang kuat tidak hanya membutuhkan dukungan parlemen, tetapi juga kepercayaan antarelite. Koalisi yang solid bukan berarti bebas dari kritik dan perbedaan pendapat. Namun, perbedaan harus diselesaikan melalui komunikasi politik, bukan dengan membiarkan rumor berkembang menjadi kebenaran semu.
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa ruang demokrasi membutuhkan tanggung jawab yang sama besarnya dengan kebebasan berpendapat. Siapa pun boleh mengajukan pertanyaan, tetapi tidak seorang pun berhak mengubah spekulasi menjadi vonis. Pada akhirnya, persoalan dugaan penyadapan harus dibongkar melalui proses hukum yang transparan.
Jika ada pelaku, ungkap berdasarkan bukti. Jika ada keterlibatan pihak lain, buktikan melalui penyelidikan. Dan jika nama seseorang dicatut tanpa dasar, penyebarnya harus bertanggung jawab. Sebab, bisa jadi ancaman terbesar bagi soliditas pemerintahan bukan hanya intrik politik yang nyata, melainkan kemampuan sebuah rumor menciptakan musuh di antara orang-orang yang seharusnya bekerja dalam satu pemerintahan.
Dalam politik, terkadang yang paling berbahaya bukanlah kejahatan yang terbukti, melainkan kecurigaan yang terus dipelihara seolah-olah sebuah kebenaran. Wassalam!
*Muhammad Shofa As-Syadzili, Divisi Komunikasi dan Digitalisasi Politik Akademi Partai Golkar
Berita terkait
