JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendesak pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pasar modal nasional. Desakan ini muncul setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam di tengah rencana evaluasi klasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Marwan menilai, gejolak pasar saham tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan regulator untuk memperbaiki transparansi, memperkuat pengawasan, serta memulihkan kepercayaan investor domestik maupun asing.
“Anjloknya IHSG ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan regulator pasar modal. Kepercayaan investor harus dipulihkan melalui pembenahan yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan di lapangan,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), IHSG sempat merosot 8,01 persen pada pembukaan sehingga memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt. Setelah perdagangan kembali dibuka, tekanan jual berlanjut hingga indeks ditutup anjlok 11,57 persen ke level 5.185,11. Penurunan tersebut terjadi setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Menurut Marwan, situasi tersebut perlu ditanggapi melalui langkah perbaikan yang konkret, bukan sebatas klarifikasi kepada pihak MSCI. Ia menekankan bahwa kepastian informasi mengenai struktur kepemilikan saham dan pengawasan transaksi merupakan bagian penting untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.
Soroti Transparansi Saham dan Pengawasan Transaksi
Marwan menilai, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah transparansi struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Menurutnya, investor harus dapat menelusuri kepemilikan saham secara jelas agar integritas pasar terjaga dan risiko manipulasi dapat ditekan.
Kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan saham, dan dugaan perdagangan terkoordinasi turut menjadi perhatian dalam evaluasi MSCI terhadap pasar Indonesia.
“Masalah transparansi ini harus dijawab dengan pembuktian, bukan sekadar pernyataan. Pemerintah dan regulator perlu menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham dapat ditelusuri dengan jelas,” katanya.
Marwan juga meminta OJK dan BEI memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang tidak wajar, termasuk dugaan perdagangan terkoordinasi. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten agar investor memperoleh perlindungan dan pasar modal dapat berjalan secara adil.
Menurut mantan Menteri Desa tersebut, regulator harus memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dinilai penting untuk menjaga integritas perdagangan saham sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pasar modal nasional.
Ia menegaskan, pemulihan kepercayaan investor tidak dapat dicapai hanya melalui komunikasi publik. Pemerintah dan regulator harus menunjukkan hasil reformasi yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Desak Peta Jalan Reformasi Pasar Modal dengan Target Terukur
Marwan meminta pemerintah bersama OJK dan BEI menyusun peta jalan atau roadmap reformasi pasar modal yang memuat target, tenggat waktu, serta indikator keberhasilan yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pembenahan tata kelola tidak berhenti pada rencana, tetapi dapat dipantau pelaksanaannya secara berkala.
“Pemerintah dan regulator harus menyusun peta jalan pembenahan pasar modal dengan target yang jelas. Keterbukaan mengenai kemajuan reformasi penting agar investor domestik maupun asing dapat menilai perbaikan nyata,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa gejolak pasar saham berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap iklim investasi dan pembiayaan sektor riil. Apabila kepercayaan investor melemah, arus modal dan kemampuan dunia usaha memperoleh pendanaan dapat ikut terpengaruh.
Karena itu, Marwan meminta komunikasi kebijakan regulator didukung data akurat, penjelasan yang transparan, dan tindakan nyata. Pemerintah juga perlu memastikan evaluasi terhadap pasar modal dilakukan secara konsisten agar berbagai persoalan mendasar dapat diatasi.
“Kepercayaan investor yang tergerus dapat memengaruhi arus modal dan pembiayaan dunia usaha. Komunikasi kebijakan harus didukung data dan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan untuk meredam kepanikan,” tutup legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Marwan berharap reformasi tata kelola pasar modal dapat memperkuat perlindungan investor, meningkatkan transparansi, dan menjaga daya tarik pasar saham Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan secara terukur agar investor dapat menilai kemajuannya berdasarkan bukti, bukan sekadar janji (red)
Berita terkait
