JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, mengingatkan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru, Suroso Isnandar, agar segera membenahi sistem kelistrikan nasional dan mencegah terulangnya pemadaman listrik berskala luas atau blackout.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pergantian Direktur Utama PLN dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Rabu malam (14/10/2026), serta peristiwa blackout yang melanda Batam dan Bintan pada Senin (12/10/2026).
Rivqy, yang akrab disapa Gus Rivqy, menilai pergantian pimpinan PLN harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, pengawasan, dan kesiapan infrastruktur kelistrikan agar masyarakat tidak kembali dirugikan akibat gangguan pasokan listrik.
“Kami mengucapkan selamat kepada Dirut PLN yang baru. Namun, ada tugas berat yang menanti. Pergantian kepemimpinan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja PLN secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban pemadaman listrik berskala luas seperti yang terjadi di Batam dan Bintan,” ujar Gus Rivqy di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Ketika pasokan terhenti dalam waktu lama, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, komunikasi, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga dapat terganggu.
“Ketika blackout terjadi, kehidupan masyarakat seolah ikut terhenti. Banyak warga terpaksa bertahan dalam kegelapan, tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala. Padahal, masyarakat membutuhkan listrik untuk beraktivitas, berkomunikasi, bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Rivqy Desak Investigasi Blackout Batam-Bintan dan Transparansi PLN
Gus Rivqy menyoroti pemadaman listrik di Batam dan Bintan yang berlangsung sejak pagi hingga tengah malam. Situasi tersebut semakin menyulitkan masyarakat karena informasi mengenai gangguan maupun perkiraan waktu pemulihan pasokan listrik dinilai belum memadai.
Dampak blackout juga dirasakan masyarakat yang bergantung pada layanan elektronik. Sejumlah ATM tidak beroperasi sehingga warga tanpa uang tunai mengalami kesulitan bertransaksi. Aktivitas usaha, pelayanan publik, dan komunikasi turut berpotensi terganggu.
“Bayangkan masyarakat yang harus beraktivitas sepanjang hari tanpa listrik, sementara mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ada yang kesulitan mengambil uang, pelaku usaha tidak bisa beroperasi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga terganggu. Ini bukan sekadar persoalan lampu padam, tetapi menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Gus Rivqy meminta Dirut PLN yang baru segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab blackout Batam dan Bintan. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi jaringan transmisi dan distribusi, keandalan pembangkit, sistem proteksi, serta koordinasi operasional yang berkaitan dengan gangguan tersebut.
“PLN harus melakukan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat secara transparan. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem maupun pengawasan, harus segera diperbaiki. Jangan hanya memulihkan listrik setelah gangguan terjadi, tetapi memastikan sistem benar-benar siap agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Selain pembenahan teknis, ia menekankan pentingnya sistem komunikasi krisis yang efektif. PLN harus memberikan informasi secara cepat, akurat, dan berkala mengenai wilayah terdampak, penyebab gangguan jika telah diketahui, langkah penanganan, serta perkiraan waktu pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat mengantisipasi dampak pemadaman, menyiapkan kebutuhan mendesak, dan menyesuaikan aktivitas selama proses pemulihan berlangsung.
Rivqy Ingatkan Riwayat Blackout, Minta Infrastruktur PLN Diperkuat
Gus Rivqy mengingatkan bahwa gangguan kelistrikan berskala luas bukan kali pertama terjadi. Ia menyinggung blackout yang melanda Sumatera pada Mei 2025 serta pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera pada Juni dan Juli 2026 sebagai kejadian yang perlu menjadi bahan evaluasi serius.
“Rentetan kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai pemadaman listrik berskala luas dianggap sebagai kejadian biasa yang hanya diselesaikan dengan menyalakan listrik kembali. Harus ada perbaikan mendasar, penguatan infrastruktur, pemeliharaan berkala, dan mekanisme pencegahan yang terukur,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan baru PLN mampu menghadirkan perubahan nyata melalui peningkatan keandalan sistem kelistrikan, pengawasan yang lebih ketat, serta kesiapan menghadapi gangguan dan keadaan darurat.
Menurutnya, keberhasilan pimpinan PLN tidak hanya diukur dari capaian bisnis perusahaan, tetapi juga dari kemampuan memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.
“Keberhasilan Dirut PLN yang baru bukan hanya dilihat dari capaian bisnis perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya memastikan masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang andal. Jangan biarkan warga kembali bertahan dalam kegelapan karena kegagalan sistem yang seharusnya bisa dicegah. Listrik harus hadir untuk menopang kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian,” pungkasnya (red)
Berita terkait
