JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, melontarkan kritik keras terhadap PT Pertamina (Persero) menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali. Ia mempertanyakan kesiapan perusahaan pelat merah tersebut dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi, meskipun peringatan mengenai pentingnya rencana darurat atau contingency plan telah berulang kali disampaikan.
Rivqy menilai kelangkaan BBM seharusnya dapat diminimalkan apabila Pertamina memiliki sistem mitigasi risiko dan rencana kontingensi yang matang. Menurutnya, perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan energi nasional harus mampu mengantisipasi berbagai gangguan, mulai dari keterlambatan pasokan hingga kendala transportasi dan lonjakan permintaan masyarakat.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” tegas Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Politikus yang juga menjabat Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan, kondisi darurat tidak seharusnya membuat perusahaan kehilangan kendali atas distribusi energi. Ia meminta Pertamina membuktikan bahwa rencana penanganan darurat yang dimiliki benar-benar berjalan efektif ketika terjadi gangguan di lapangan.
Rivqy Abdul Halim Pertanyakan Kesiapan Pertamina Wujudkan Swasembada Energi
Rivqy menilai persoalan kelangkaan BBM tidak bisa dipandang sekadar sebagai gangguan teknis. Ketika pasokan terganggu dan antrean mengular, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, termasuk mobilitas warga, transportasi, pariwisata, dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam mendukung cita-cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, kemandirian energi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan produksi, tetapi juga kepastian pasokan dan kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.
“Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi?” ujarnya.
Rivqy menambahkan, pemerintah dan perusahaan energi harus memastikan masyarakat dapat mengakses BBM secara andal. Ia mengingatkan bahwa target besar swasembada energi akan sulit diwujudkan apabila persoalan mendasar dalam rantai pasok dan distribusi masih terus berulang.
Sorotan khusus juga diarahkan pada Bali yang dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia. Menurut Rivqy, antrean BBM yang dialami warga maupun wisatawan berpotensi memengaruhi kenyamanan perjalanan serta persepsi publik terhadap kesiapan infrastruktur Indonesia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Kita sedang berupaya memperkuat pariwisata, tetapi justru muncul persoalan mendasar yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini tentu memprihatinkan,” kata Rivqy.
Ia mengakui percepatan pasokan dan pengoperasian sejumlah SPBU selama 24 jam merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurai antrean. Namun, ia mempertanyakan mengapa langkah darurat baru terlihat setelah masalah membesar dan menjadi sorotan publik.
“Kenapa harus menunggu antrean mengular dan ramai di media baru bergerak? Kenapa tidak sejak awal menjalankan skenario darurat yang seharusnya sudah disiapkan? Jangan sampai Pertamina baru sibuk memadamkan api setelah masalah membesar. Ini bukan sekadar soal respons, tetapi soal kemampuan mengantisipasi,” tegasnya.
Komisi VI DPR Evaluasi Manajemen dan Distribusi BBM Pertamina
Rivqy mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, manajemen risiko, dan efektivitas penerapan contingency plan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus memastikan langkah pencegahan berjalan sebelum kelangkaan meluas.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan mengevaluasi kinerja manajemen Pertamina, termasuk menilai pertanggungjawaban atas kelemahan yang ditemukan. Menurutnya, perbaikan harus menghasilkan langkah konkret agar gangguan serupa tidak kembali terjadi di Bali maupun daerah lainnya.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan soal ini. Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi juga keseriusan dan kinerja manajemennya,” pungkas Rivqy.
Ia menegaskan, Pertamina harus menjadikan gangguan pasokan dan distribusi BBM sebagai momentum untuk membenahi sistem antisipasi secara menyeluruh. Dengan kesiapan operasional, koordinasi yang kuat, dan pelaksanaan rencana darurat yang efektif, perusahaan diharapkan mampu menjaga ketersediaan energi sekaligus melindungi kepentingan masyarakat (red)
Berita terkait
