JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perlindungan jemaah umrah Indonesia menyusul gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Riyadh, Arab Saudi. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi darurat untuk mengantisipasi jemaah yang mengalami penundaan atau kendala perjalanan.
Politikus yang akrab disapa Kiai Maman itu menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kemenhaj diminta aktif memantau kondisi jemaah yang sedang berada di Arab Saudi maupun calon jemaah yang akan berangkat dari Indonesia.
“Kami memantau perkembangan situasi di Riyadh yang berdampak pada perjalanan jemaah umrah Indonesia. Kemenhaj harus bergerak aktif memantau kondisi jemaah di Arab Saudi maupun calon jemaah yang akan berangkat karena keselamatan adalah prioritas utama,” ujar Kiai Maman di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, gangguan penerbangan dan pembatasan rute udara di kawasan Riyadh serta kota transit Teluk, seperti Abu Dhabi dan Dubai, berpotensi memengaruhi jadwal perjalanan jemaah. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan penundaan penerbangan, perubahan rute, hingga kebutuhan akomodasi tambahan.
Maman Imanul Haq Minta Data Jemaah dan Posko Darurat Disiapkan
Kiai Maman meminta Kemenhaj segera memperbarui data serta memetakan lokasi jemaah yang berpotensi terdampak gangguan penerbangan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memastikan kebutuhan dasar jemaah, termasuk tempat menginap, konsumsi, dan akses informasi, tetap terpenuhi selama terjadi penundaan perjalanan.
“Kemenhaj harus memastikan setiap jemaah yang terdampak terpantau dengan baik. Jangan sampai ada jemaah yang terlantar, kesulitan informasi, atau bingung meminta bantuan,” tegasnya.
Ia juga mendesak Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), serta maskapai penerbangan. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi perubahan jadwal atau kondisi darurat di bandara.
“Koordinasi dengan PPIU, maskapai, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah harus diperkuat. Penanganan harus berdasarkan data kondisi nyata di lapangan, bukan sebatas laporan umum,” kata Kiai Maman.
Selain koordinasi, ia meminta pemerintah menyediakan posko pengaduan dan layanan hotline resmi yang mudah diakses jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia. Layanan tersebut diharapkan menjadi pusat informasi mengenai perubahan jadwal penerbangan, pengaturan akomodasi, pembatalan perjalanan, dan prosedur penggantian tiket.
Maman Minta Informasi Penerbangan Disampaikan Secara Berkala
Kiai Maman menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah kebingungan dan kepanikan, terutama bagi keluarga jemaah yang menunggu kabar dari Tanah Air. Ia meminta setiap perubahan jadwal dan kebijakan perjalanan disampaikan secara berkala menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
“Informasi perubahan jadwal penerbangan, alokasi akomodasi, dan prosedur tiket harus disampaikan berkala dengan bahasa yang mudah dipahami. Saluran komunikasi resmi penting agar keluarga di Indonesia merasa tenang,” ucapnya.
Ia juga mengimbau jemaah umrah dan keluarga mereka agar tetap tenang serta tidak mengambil keputusan perjalanan secara sepihak. Jemaah diminta terus berkomunikasi dengan ketua rombongan, petugas perjalanan, dan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi.
“Kami meminta jemaah tetap tenang, menjaga komunikasi dengan ketua rombongan, dan tidak mengambil keputusan perjalanan secara sepihak tanpa mengonfirmasi info penerbangan terbaru,” ujarnya.
Menurut Kiai Maman, penanganan situasi darurat harus mengutamakan keselamatan jemaah sekaligus memastikan hak-hak mereka selama perjalanan tetap terlindungi. Ia berharap Kemenhaj dan seluruh pihak terkait bergerak cepat, menyediakan informasi yang akurat, serta memastikan bantuan dapat diakses oleh jemaah yang membutuhkan (red)
Berita terkait
