JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah isu yang mengaitkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan kemungkinan menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu tersebut mencuat di tengah perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024.
Said menilai kader-kader PDIP, termasuk Puan Maharani, terus diseret ke dalam isu politik yang menurutnya tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Nama Mbak Puan sudah beredar ke mana-mana, disangkutpautkan. Pokoknya kalau ada gejolak di sebelah sana, langsung larinya ke PDI Perjuangan. Ada apa-apa, PDI Perjuangan,” sesal Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Said Abdullah: Jangan Semua Gejolak Dikaitkan PDIP
Said mengaku heran dengan munculnya berbagai isu yang kembali mengaitkan PDIP dengan dinamika politik di luar partainya. Ia menilai pola tersebut membuat kader-kader PDIP terus menjadi sasaran isu yang tidak jelas sumber maupun kebenarannya.
Menurut Said, nama Puan Maharani belakangan turut dikaitkan dengan isu pergantian Wakil Presiden Gibran. Ia menilai spekulasi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan meminta agar semua pihak menghentikan narasi yang menyeret PDIP tanpa alasan yang kuat.
“Di sana mau ngambil tokoh atau siapa pun yang dipecat dari PDI Perjuangan, masuk ke sana juga, ribut lagi dengan PDI Perjuangan. Alah, capekan itu terus,” ujarnya.
Said pun meminta seluruh pihak mengedepankan kompetisi politik yang sehat dan tidak menjadikan PDIP sebagai pihak yang terus-menerus dikaitkan dengan berbagai persoalan politik.
Ia menegaskan PDIP tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran di MK.
Said Tegaskan PDIP Tak Berkepentingan soal Perkara Gibran
Menurut Said, persoalan legalitas ijazah yang menjadi bagian dari gugatan terhadap Gibran merupakan perkara yang berada dalam ranah hukum. Karena itu, ia meminta isu tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik PDIP.
“Udahlah, kok kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya cawapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa,” pungkas Said.
Pernyataan tersebut disampaikan Said sekaligus untuk membantah spekulasi mengenai kemungkinan Puan Maharani mengambil posisi Gibran apabila terjadi perubahan terkait jabatan Wakil Presiden.
Said menilai PDIP seharusnya tidak terus menjadi sasaran tudingan setiap kali muncul gejolak politik yang melibatkan tokoh atau kelompok lain.
Ia meminta dinamika politik nasional tetap dijalankan melalui mekanisme hukum dan konstitusional, sementara persaingan antarpartai dilakukan secara sehat tanpa membangun isu yang tidak memiliki dasar yang jelas (red)
Berita terkait
