JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengkritik agenda percepatan transisi energi dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-31 UNFCCC) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Ia menilai terdapat kontradiksi dalam strategi elektrifikasi yang dibahas karena peningkatan konsumsi listrik global tidak disertai persyaratan penggunaan energi bersih.
Sorotan Ratna tertuju pada proposal “35 by 35” yang diusung tuan rumah Turki. Strategi tersebut menargetkan peningkatan porsi listrik dalam konsumsi energi final global dari 20 persen menjadi 35 persen pada 2035. Namun, proposal itu tidak mencantumkan ketentuan bahwa pasokan listrik harus berasal dari energi bersih.
“Saya mengapresiasi adanya inisiatif strategis untuk meningkatkan porsi listrik dalam konsumsi energi global dari 20 persen menjadi 35 persen sebagaimana usulan dari tuan rumah Turki. Namun, apabila usulan tidak memasukkan klausul penggunaan energi bersih sebagai sumber pasokan, maka objektif forum untuk mengajak negara-negara dunia agar bergerak pada arus transisi energi global menjadi tidak terpenuhi. Saya khawatir bahwa usulan ini lebih cenderung mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan dunia industri, alih-alih sebagai strategi jangka panjang dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” kritiknya.
Menurut Ratna, kemajuan transisi energi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya kapasitas listrik yang tersambung ke jaringan atau volume megawatt. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga harus menjadi ukuran utama.
Ia mengingatkan, elektrifikasi yang masih bergantung pada energi fosil, terutama batu bara, berisiko menjadikan agenda transisi energi sebatas komitmen diplomatik tanpa perubahan mendasar dalam sistem pasokan energi.
Ratna Soroti Ketergantungan Turki dan Australia pada Batu Bara
Ratna menilai kontradiksi tersebut terlihat dari kondisi energi di negara-negara yang menjalankan presidensi COP-31, yakni Turki dan Australia. Menurutnya, kedua negara tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap energi fosil.
Ia menyebut pasokan listrik Turki masih didominasi batu bara dengan porsi sekitar 30 persen. Sementara itu, sekitar 40 persen pasokan listrik Australia masih berasal dari energi fosil.
Ratna menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan strategi transisi energi global. Sebab, peningkatan penggunaan listrik tidak otomatis mengurangi emisi apabila sumber pembangkitnya masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Ia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan kebijakan energi Indonesia. Menurutnya, terdapat dualisme dalam pelaksanaan komitmen industri hijau nasional. Di satu sisi, pemerintah mencanangkan visi menjadikan Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Namun, visi tersebut harus diikuti komitmen memperbesar penggunaan energi bersih, bukan justru meningkatkan produksi batu bara.
“Indonesia tidak kekurangan sumber-sumber energi bersih untuk mendukung pasokan listrik. Ada uranium dan thorium yang berbasis nuklir. Indonesia juga punya geotermal, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Sumber-sumber tersebut dapat dioptimalkan guna mendukung produksi tenaga listrik nasional,” ungkapnya.
Ratna Ingatkan Risiko Carbon Lock dalam Transisi Energi Indonesia
Ratna menegaskan, upaya mewujudkan transisi energi melalui elektrifikasi harus dijalankan dengan komitmen nyata. Negara-negara, termasuk Indonesia, perlu secara bertahap mengurangi produksi batu bara sebagai sumber pasokan utama dan memperbesar bauran energi bersih untuk pembangkit listrik.
Ia juga mengingatkan risiko skema perdagangan karbon apabila pelaksanaannya justru menciptakan jebakan carbon lock bagi Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika pendanaan mengalir untuk menambah kapasitas energi bersih, tetapi operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara tetap dipertahankan.
Menurut Ratna, penambahan kapasitas pembangkit energi bersih harus berjalan seiring dengan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Tanpa langkah tersebut, elektrifikasi berpotensi hanya memperluas konsumsi listrik tanpa menghasilkan pengurangan emisi secara optimal.
“Jangan sampai elektrifikasi hanya menjadi sekadar wacana penundaan transisi energi yang dilembagakan. Elektrifikasi harus mengeliminir anasir penggunaan energi kotor dan mengedepankan penggunaan energi bersih agar cita-cita transisi energi dapat terwujud secara optimal,” pungkasnya (red)

Berita terkait