JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, mendukung kebijakan pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk melalui penyesuaian sebagian pasokan ekspor gas ke Singapura. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri.
Beniyanto menilai, sumber daya energi Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketika kebutuhan gas untuk pembangkit listrik dan industri meningkat, pemerintah perlu memastikan pasokan domestik tetap terjaga agar aktivitas produksi dan pengembangan industri berjalan berkelanjutan.
“Sudah saatnya sumber daya energi yang kita miliki memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketika kebutuhan gas untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri meningkat, pemerintah harus memastikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama,” ujar Beniyanto di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut menyoroti kebijakan penyesuaian ekspor gas sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), atau sekitar 8 persen dari total pasokan gas pipa Indonesia ke Singapura.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketersediaan energi dalam negeri, terutama selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan kontrak yang berlaku.
“Indonesia tentu harus menghormati setiap perjanjian kerja sama internasional. Namun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi. Selama dilakukan sesuai ketentuan kontrak, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan ekonomi dalam negeri,” tegasnya.
Beniyanto: Gas Murah dan Stabil Jadi Kunci Hilirisasi Industri
Beniyanto menegaskan, ketersediaan gas bumi dengan pasokan yang andal dan harga kompetitif merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam.
Menurutnya, kepastian pasokan energi dapat membantu dunia usaha menjaga produktivitas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat iklim investasi. Pemanfaatan gas untuk industri domestik juga berpotensi menciptakan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Ia mengingatkan, kebijakan prioritas gas domestik harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan sistem distribusi agar pasokan benar-benar dapat menjangkau sektor industri yang membutuhkan.
“Pengembangan hilirisasi membutuhkan dukungan energi yang memadai dan berkelanjutan. Jangan sampai kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi industri pengolahannya justru menghadapi keterbatasan energi. Karena itu, kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan distribusi gas agar manfaatnya benar-benar dirasakan sektor industri,” katanya.
Beniyanto menilai, kebijakan energi yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi dapat membantu memperluas kegiatan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan kebijakan alokasi gas berjalan seiring dengan perencanaan kebutuhan industri, pembangunan infrastruktur, dan penguatan distribusi energi. Dengan demikian, prioritas pasokan domestik tidak hanya menjadi kebijakan alokasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi.
Beniyanto Dukung Langkah Prabowo dan Bahlil Perkuat Kedaulatan Energi
Lebih lanjut, Beniyanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
Ia menyatakan Komisi XII DPR RI akan terus mendukung sekaligus mengawasi kebijakan energi pemerintah agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan agenda Asta Cita.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya energi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan ekspor, pemenuhan kebutuhan domestik, dan pengembangan industri nasional. Ekspor tetap memiliki peran dalam perekonomian, tetapi pemanfaatan energi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri juga perlu menjadi perhatian.
“Kita ingin kekayaan energi Indonesia tidak hanya menghasilkan penerimaan dari ekspor, tetapi juga menjadi penggerak industrialisasi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah esensi kedaulatan energi yang harus terus kita perjuangkan,” pungkasnya.
Beniyanto berharap kebijakan prioritas gas domestik dapat memperkuat fondasi hilirisasi dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut perlu ditopang pasokan yang berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, serta pengawasan agar manfaat sumber daya energi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat (red)
Berita terkait
