BANGKOK, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal atau Deng Ical, menegaskan keterbukaan parlemen harus diwujudkan melalui transparansi legislasi, akses informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 di Gedung Parlemen Thailand, Bangkok, pada 25–27 Oktober 2026.
Dalam forum regional tersebut, Deng Ical mempresentasikan makalah berjudul “The Indonesian House of Parliament and the Open Parliament Indonesia Agenda: Achievements, Challenges and Collaborative Priorities for a More Open Parliament.” Makalah itu mengulas capaian, tantangan, serta prioritas kolaborasi Indonesia dalam membangun parlemen yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Deng Ical menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam forum tersebut. Ia didampingi M. Hanafi, Ketua Indonesia Parliamentary Center (IPC), yang merupakan mitra AAPO di Indonesia.
Menurut Deng Ical, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum. Demokrasi juga harus tercermin dalam proses penyusunan kebijakan dan regulasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Keterbukaan parlemen harus diwujudkan melalui akses informasi yang memadai, proses penyusunan regulasi yang transparan, serta keterlibatan masyarakat yang bermakna. Publik tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan,” paparnya.
Deng Ical Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang
Deng Ical menilai, partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation merupakan elemen penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Karena itu, keterbukaan informasi perlu diikuti dengan mekanisme konsultasi publik yang efektif dan akses masyarakat terhadap proses legislasi.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat harus memperoleh tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, partisipasi publik tidak berhenti pada formalitas konsultasi, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan di parlemen.
Menurutnya, keterbukaan parlemen juga membutuhkan komitmen untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan sekaligus mendorong pengawasan masyarakat terhadap proses pembentukan kebijakan.
Dalam AAPO Regional Summit 2026, Deng Ical berdiskusi bersama sejumlah tokoh parlemen dan akademisi dari berbagai negara, di antaranya Tasha Goonerwardene dari Sri Lanka, James Khan dari Taiwan, Wong Chen dari Malaysia, Zoljargal Saikhan dari Mongolia, Sha Elijah Dumama dari Bangsamoro, Prageeth Maduranga dari AAPO, serta Prof. Akihiro Ogawa dari Melbourne University.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai transparansi proses legislasi, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertemuan ini juga membahas tantangan yang dihadapi parlemen di kawasan Asia dalam memperkuat hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat.
Deng Ical Perkuat Diplomasi Parlemen Indonesia di Forum Asia
Selain memaparkan agenda keterbukaan parlemen Indonesia, Deng Ical memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat diplomasi parlemen dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat regional.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan agenda Open Parliament Indonesia sekaligus bertukar pengalaman mengenai praktik transparansi dan partisipasi publik yang diterapkan di berbagai negara.
Deng Ical menilai, kolaborasi lintas negara diperlukan untuk memperkaya pendekatan dalam membangun parlemen yang lebih terbuka dan akuntabel. Pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam memperbaiki mekanisme keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Melalui forum AAPO Regional Summit 2026, Deng Ical berharap komitmen keterbukaan parlemen dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap informasi, tetapi juga memiliki ruang yang nyata untuk berkontribusi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik (red)
Berita terkait
