JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendesak pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ia meminta pemerintah tidak ragu mempertimbangkan bantuan dari negara lain demi mempercepat pemadaman dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
Menurut Syafruddin, karhutla berkepanjangan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap, menghadapi ancaman gangguan kesehatan, serta mengalami hambatan dalam bekerja dan belajar.
“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ketika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, mulai dari pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli berpengalaman.
Syafruddin menilai bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan operasi pemadaman, dan mempercepat penanganan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.
Syafruddin Minta Pemerintah Percepat Bantuan Asing untuk Padamkan Karhutla
Syafruddin mengatakan, penanganan karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya besar dan strategi terpadu. Petugas di lapangan menghadapi medan yang sulit, keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran, serta risiko munculnya kembali titik api.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Dukungan udara dan teknologi pemantauan dinilai dapat membantu mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, serta menjangkau kawasan yang sulit diakses.
“Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran berisiko memperburuk kondisi kesehatan, sementara aktivitas pendidikan, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat juga dapat terganggu.
Menurut Syafruddin, pemerintah perlu memastikan bantuan internasional berada di bawah koordinasi Indonesia, dengan pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dukungan negara sahabat dapat memperkuat operasi nasional tanpa menghambat koordinasi antarlembaga.
Syafruddin Soroti Tawaran Bantuan Singapura untuk Atasi Karhutla
Syafruddin menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam penanganan karhutla. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti setiap tawaran bantuan secara cepat, terukur, dan transparan, dengan mempertimbangkan jenis dukungan yang paling dibutuhkan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan efektivitas penanganan kebakaran dan tidak membiarkan prosedur birokrasi menghambat bantuan yang diperlukan untuk mempercepat pemadaman.
“Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya (red)
Berita terkait
