JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengamat politik Nurul Fatta mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar tidak berlebihan menunjukkan kepercayaan diri politik di tengah perubahan peta kekuasaan nasional. Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto kini menjadi pusat gravitasi politik Indonesia, sementara pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dilihat dalam konteks posisinya yang tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Penilaian tersebut disampaikan Fatta ketika menyoroti sikap sejumlah kader PSI yang ramai membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan pendidikan wakil presiden.
Menurut Fatta, kedekatan PSI dengan Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kepercayaan diri partai berlambang gajah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap figur politik tidak otomatis mencerminkan kekuatan partai secara keseluruhan.
“Episentrum politik saat ini adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi,” tegas Nurul Fatta, Kamis (15/10/2026).
Fatta berpandangan, posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus pemimpin pemerintahan menempatkannya pada posisi strategis dalam dinamika politik nasional. Sementara itu, Jokowi dinilai masih menjadi figur penting bagi PSI, yang tengah berupaya memperkuat basis politik dan memperbesar peluang memperoleh kursi di DPR RI.
Ia juga menilai, pembelaan kader PSI terhadap Gibran memperlihatkan eratnya keterkaitan politik antara partai tersebut, Jokowi, dan wakil presiden. Meski demikian, menurutnya, PSI masih perlu membuktikan kekuatan politiknya secara mandiri.
Nurul Fatta Nilai PSI Masih Bertumpu pada Figur Jokowi
Fatta menilai, Jokowi menjadi salah satu tumpuan utama PSI dalam membangun kepercayaan diri dan memperkuat posisi politik. Ia bahkan menggambarkan mantan presiden tersebut sebagai figur penyelamat bagi ambisi PSI untuk menembus parlemen.
“Bagi PSI Jokowi bagaikan dewa penyelamat untuk melenggang ke Senayan dalam mimpinya,” ujarnya.
Menurut Fatta, kedekatan tersebut turut terlihat dari sikap kader PSI yang memberikan pembelaan kepada Gibran ketika polemik persyaratan pendidikan wakil presiden mencuat.
“Lihat gelagat PSI. Hampir semua kadernya bersuara membela Gibran. Ya memang harus begitu perannya. Tapi memang betul sejak Jokowi terlibat di dalamnya, partai ini terus membusungkan dada. Termasuk dalam pembelaan Gibran ini,” katanya.
Meski demikian, Fatta mengingatkan bahwa besarnya eksposur politik tidak selalu sejalan dengan kekuatan organisasi maupun basis dukungan. Ia mengibaratkan PSI sebagai gajah yang terlihat besar, tetapi belum memiliki tenaga yang sebanding.
“Tanpa mereka sadari, partai berlogo gajah itu masih berupa gajah yang belum tumbuh. Hanya saja tubuhnya dibesar-besarkan, tapi tenaganya belum sesuai. Besar pasak daripada tiang, gaya melampaui kekuatan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kritik Fatta terhadap cara PSI membangun kepercayaan diri politik dengan bertumpu pada figur Jokowi. Menurutnya, kekuatan partai perlu dibuktikan melalui kapasitas organisasi dan dukungan politik yang nyata.
Posisi Prabowo Jadi Tantangan bagi PSI dan Pendukung Jokowi
Fatta menilai, perubahan pusat kekuasaan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi PSI dan kelompok politik yang dekat dengan Jokowi. Sebagai presiden, Prabowo memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, sehingga dinamika politik nasional tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinannya.
Di sisi lain, Fatta menilai posisi Jokowi saat ini berkaitan dengan hubungannya bersama PSI dan Gibran yang menjabat sebagai wakil presiden. Ia juga menyebut dukungan terhadap Gibran mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, meskipun penilaian tersebut merupakan pandangannya sebagai pengamat politik.
Fatta kemudian melontarkan pernyataan keras mengenai potensi konsekuensi politik apabila pihak-pihak tertentu dinilainya bertindak melampaui batas dalam dinamika kekuasaan.
“Sekali macam-macam, mata penghancur itu tinggal dihunuskan oleh Prabowo,” pungkasnya.
Pernyataan Fatta menyoroti tantangan yang dihadapi PSI dalam menempatkan diri di tengah relasi politik antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Namun, penilaian mengenai pergeseran pengaruh politik tersebut tetap merupakan analisis narasumber dan perlu dibedakan dari ukuran objektif kekuatan masing-masing aktor maupun partai (red)
Berita terkait
