JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Puteri, koordinasi diperlukan agar program pendampingan dan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM tidak tumpang tindih. Dengan pemetaan program yang lebih baik, bantuan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh akses.

Hal tersebut disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Puteri menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari sejumlah kementerian/lembaga maupun perbankan, sementara pelaku usaha lainnya belum memperoleh program pemberdayaan.

“Jadi tidak itu-itu saja yang dibantu, sementara yang lainnya masih belum bisa naik kelas, karena belum mendapatkan akses program-program UMKM dari BI dan juga kementerian lainnya. Itu harapan kami,” tegas Puteri.

Puteri Minta BI Petakan Program Pemberdayaan UMKM

Puteri mendorong BI membangun mekanisme koordinasi yang terukur bersama kementerian/lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah. Pemetaan program dinilai penting untuk mengetahui siapa saja pelaku UMKM yang telah memperoleh bantuan dan siapa yang masih membutuhkan dukungan.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga dapat mengurangi potensi pemberian program yang berulang kepada pelaku usaha yang sama. Sebaliknya, ruang pemberdayaan dapat diperluas kepada UMKM lain yang belum memperoleh akses.

Program pemberdayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas dan mengembangkan skala bisnis.

Puteri menilai perluasan akses menjadi penting karena kemampuan UMKM untuk naik kelas turut dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan, pendampingan, pengembangan kapasitas, hingga akses terhadap pasar.

Karena itu, koordinasi antara BI dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait diharapkan dapat menghasilkan pemetaan kebutuhan UMKM yang lebih jelas.

Dengan mekanisme tersebut, program yang dijalankan masing-masing lembaga dapat saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Puteri Soroti Beasiswa Vokasi BI Harus Sesuai Kebutuhan Daerah

Selain pemberdayaan UMKM, Puteri juga menyoroti program beasiswa vokasi yang dijalankan Bank Indonesia. Ia meminta program tersebut diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah.

Menurut Puteri, pendidikan vokasi memiliki peran penting karena lulusannya diharapkan memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat lebih cepat terserap industri.

Namun, berdasarkan masukan dari sektor industri di daerah pemilihannya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara bidang vokasi yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja pemerintah daerah maupun dunia industri.

Puteri karena itu mendorong BI berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan jenis program vokasi dan kompetensi yang akan diberikan melalui beasiswa.

“Jadi saya berharap seluruh programnya Bank Indonesia ini terkoordinasi dengan baik dengan Pemda setempat sehingga apa yang diberikan beasiswanya itu sesuai dengan jenis lapangan pekerjaan atau tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh daerah sekitarnya,” pungkas politikus Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Puteri, sinkronisasi tersebut diperlukan agar program beasiswa tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerima, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah.

Dengan demikian, lulusan program vokasi diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan peluang kerja yang tersedia. Di sisi lain, dunia industri dan pemerintah daerah dapat memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Puteri menilai koordinasi menjadi kunci agar berbagai program BI memberikan dampak yang lebih luas, baik dalam pemberdayaan UMKM maupun pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi (red)