JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Cucun A. Syamsurijal memastikan aspirasi petani tebu yang disampaikan Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) akan segera ditindaklanjuti DPR.
Hal itu disampaikan Cucun setelah menerima audiensi DPN APTRI di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, petani tebu menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan usaha mereka, mulai dari kepastian harga hingga ketersediaan pupuk dan stabilitas pasar gula.
Sedikitnya ada empat persoalan utama yang disampaikan APTRI kepada DPR. Pertama, petani meminta kejelasan mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang disebut belum memiliki kepastian selama sekitar tiga tahun terakhir.
Kedua, petani meminta evaluasi terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas gula agar kebijakan harga dapat memberikan kepastian bagi petani ketika harga gula mengalami perubahan di pasar.
Ketiga, APTRI meminta jaminan ketersediaan serta ketepatan sasaran pupuk bersubsidi bagi petani tebu. Keempat, petani meminta penguatan tata kelola pasar agar tidak terjadi kelebihan pasokan saat musim panen yang berpotensi menekan harga tebu di tingkat petani.
Cucun Janji Koordinasikan Lintas Kementerian
Cucun mengatakan DPR akan menggunakan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan petani.
“Aspirasi ini luar biasa dan kami terima sepenuhnya. Melalui fungsi pengawasan DPR RI, kami akan segera menindaklanjuti hal ini. Besok dijadwalkan ada rapat kerja di Komisi IV dan Komisi VI yang juga mengagendakan Panja pengawasan impor gula. Sebagai pimpinan, saya juga akan mengoordinasikan lintas sektor antar Kemenko dan Kementerian Pertanian, agar aspirasi petani segera terwujud,” ujar Cucun.
Menurutnya, persoalan petani tebu berkaitan dengan sejumlah sektor sekaligus sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan komisi di DPR.
Persoalan tata niaga gula menjadi salah satu isu yang ikut mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Sehari sebelumnya, Panja Gula Komisi VI DPR juga menerima masukan APTRI mengenai kepastian harga dan penyerapan gula petani, transparansi rantai distribusi, posisi tawar petani, kemitraan dengan pabrik gula, serta pengaturan waktu, volume, dan peruntukan impor.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut tata niaga gula perlu dibenahi secara menyeluruh, terintegrasi, transparan, dan berkeadilan untuk melindungi petani sekaligus menjaga kebutuhan industri dan masyarakat.
Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen turut menyampaikan tantangan yang dihadapi petani tebu saat ini, terutama akibat kondisi iklim.
Menurut Soemitro, tingkat kekeringan yang tinggi berdampak terhadap produktivitas dan volume produksi tebu. Di sisi lain, biaya operasional petani meningkat karena kebutuhan air untuk lahan juga semakin besar.
“Tingkat kekeringan ini menambah beban biaya kita, di samping produksi yang turun. Kebutuhan air ini memerlukan perjuangan. Insyaallah, lewat dukungan Bapak Wakil Ketua DPR RI serta Bapak dan Ibu dari Komisi IV dan Komisi VI dari Fraksi PKB, perjuangan kita berhasil dan memperoleh kejelasan,” harap Soemitro.
Kepastian Harga Jadi Kunci Petani
Bagi petani tebu, kepastian harga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha. Harga yang tidak memberikan kepastian dapat berpengaruh terhadap kemampuan petani menutup biaya produksi sekaligus melakukan penanaman pada musim berikutnya.
Karena itu, tuntutan mengenai HPP dan tata niaga gula menjadi bagian penting dari aspirasi yang disampaikan APTRI kepada DPR.
Cucun menyatakan DPR akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan petani tebu secara lebih konkret.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepentingan petani, pemerintah, industri gula, serta pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian bagi keberlanjutan usaha petani.
Dengan adanya tindak lanjut lintas komisi dan kementerian, aspirasi mengenai HPP, pupuk bersubsidi, tata niaga, dan stabilitas pasar gula diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, tetapi masuk dalam pembahasan kebijakan (red)
Berita terkait
