JAKARTA, BERITA SENAYAN — Penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jakarta, KH. Mukti Ali Qusyairi, menyoroti maraknya kritik bernada negatif hingga perundungan terhadap Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar di media sosial.
Menurut KH. Mukti, fenomena tersebut menjadi perhatian serius karena kritik dan perundungan terhadap Rais Aam justru banyak muncul dari kalangan internal Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa menjelang Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, derasnya kritik di media sosial dapat menjadi cerminan adanya kegelisahan dan aspirasi warga Nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.
“Sedih sekali kalau sosok Rais Aam PBNU dibully oleh netizen. Tone-nya negatif, bahkan kekuatan videonya juga menunjukkan hal yang sama. Yang menyedihkan, mereka yang melakukan bully itu bukan orang di luar NU, melainkan orang NU sendiri,” ujar KH. Mukti dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Kafe Trisnoku, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).
Kritik di Media Sosial Dinilai Cerminan Aspirasi Nahdliyin
KH. Mukti mengatakan, perkembangan media sosial membuat suara warga Nahdliyin dapat dipantau secara lebih terbuka. Berbagai komentar, diskusi, maupun kritik yang muncul dinilai dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca suasana kebatinan warga NU.
Karena itu, ia meminta jajaran PWNU dan PCNU tidak menutup mata terhadap berbagai suara yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau seandainya PCNU dan PWNU mendengarkan aspirasi warga Nahdliyin, cukup melihat bagaimana komentar-komentar warga Nahdliyin di media sosial. Bahkan, diskusi-diskusi mengenai hal ini juga ramai,” katanya.
Menurutnya, struktur organisasi NU yang berada paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menangkap aspirasi tersebut secara objektif.
KH. Mukti menilai suara warga di tingkat akar rumput penting diperhatikan karena akan berkaitan dengan arah kepemimpinan NU pada periode mendatang.
“Kalau PCNU dan PWNU merupakan representasi dari aspirasi warga Nahdliyin, maka sebenarnya sudah cukup jelas bagaimana aspirasi tersebut. Kalau kepengurusan sekarang ini, tonenya negatif. Dan itu mayoritas,” ujarnya.
Muktamar NU Jangan Jadi Ajang Transaksi Kepentingan
Lebih jauh, KH. Mukti berharap dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU tidak hanya dipenuhi kalkulasi politik maupun kepentingan kelompok.
Menurut dia, proses pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU harus benar-benar mempertimbangkan masa depan organisasi dan kepentingan seluruh warga Nahdliyin.
Muktamar, kata dia, merupakan forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjadi ruang musyawarah untuk menentukan kepemimpinan NU secara bermartabat.
Ia pun mengingatkan agar proses suksesi tidak berubah menjadi transaksi kepentingan jangka pendek.
“Sekali lagi saya katakan, NU tidak bisa dijual dengan harga berapa pun. NU itu sangat istimewa, sangat mahal. Jangan mau NU dikompromikan hanya dengan bisyarah,” tegasnya.
KH. Mukti berharap Muktamar ke-35 NU di Jombang pada 27–31 Agustus 2026 dapat menjadi momentum evaluasi dan refleksi bagi seluruh jajaran organisasi.
Menurutnya, kepentingan NU dalam jangka panjang harus ditempatkan di atas kepentingan personal maupun kelompok.
“Jangan sampai kepentingan sesaat mengalahkan kepentingan NU yang jauh lebih besar. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah masa depan NU dan kemaslahatan seluruh warga Nahdliyin,” pungkasnya (red)
Berita terkait
