JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah pusat segera memprioritaskan rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana pendidikan tidak boleh ditunda karena berkaitan langsung dengan kualitas proses belajar mengajar.
Desakan tersebut disampaikan Lalu usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi X menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan, pendidikan tinggi, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, serta riset dan inovasi.
Lalu mengungkapkan, hasil peninjauan menunjukkan masih banyak bangunan sekolah, khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang kondisinya memerlukan rehabilitasi segera.
“Ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak sarana dan prasarana pendidikan, terutama bangunan-bangunan sekolah yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat, untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita, terutama SMA dan SMK,” ujar Lalu.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan seluruh aspirasi yang diterima selama kunjungan kerja akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar masuk dalam prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Selain menyoroti kondisi infrastruktur sekolah, Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian terhadap penguatan budaya literasi nasional. Lalu menilai capaian literasi di Sulawesi Selatan patut diapresiasi dan perlu didukung melalui peningkatan anggaran bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Perpustakaan Nasional.
Menurutnya, penguatan Perpustakaan Nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas literasi Indonesia yang masih menghadapi tantangan berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA).
“Perpustakaan Nasional adalah jendela literasi nasional. Hasil diskusi hari ini mendorong kami untuk meminta pemerintah menambah anggaran Perpustakaan Nasional pada Anggaran Belanja Tambahan tahun 2026, bahkan tahun 2027 bila perlu anggarannya kita naikkan tiga kali lipat,” tegasnya.
Di bidang kepemudaan dan olahraga, Komisi X DPR RI juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas olahraga di Sulawesi Selatan yang dinilai membutuhkan revitalisasi. Lalu menyebut keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu penyebab minimnya pemeliharaan fasilitas olahraga.
“Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan hari ini banyak yang tidak terawat. Kami berharap ada dukungan pemerintah agar revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga dapat dilakukan,” katanya.
Komisi X DPR RI juga meminta sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga cagar budaya dan situs-situs bersejarah. Menurut Lalu, pelestarian warisan budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas bangsa, tetapi juga dapat menjadi motor pengembangan pendidikan, riset, dan sektor pariwisata daerah.
“Banyak cagar budaya dan situs budaya yang membutuhkan perhatian. Ini menjadi tugas bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tetap terpelihara, bermanfaat untuk pengetahuan, dan mampu meningkatkan pariwisata di Sulawesi Selatan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
