JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP yang ke-10 secara berturut-turut dan dinilai mencerminkan semakin baiknya tata kelola keuangan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat VII, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan opini WTP tersebut merupakan modal penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Dalam tantangan perekonomian global, APBN Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada masa transisi pemerintahan secara umum mampu menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional,” ujar Puteri dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dikutip Selasa (7/7/2026).
Selain mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut, Puteri juga menyoroti meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Dari 98 laporan keuangan yang diperiksa BPK, hanya satu kementerian atau lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Jumlah tersebut membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih terdapat dua kementerian atau lembaga berstatus WDP.
Menurut Fraksi Partai Golkar, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara yang perlu terus dipertahankan.
Karena itu, Golkar mendorong agar opini BPK tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga dijadikan salah satu ukuran dalam mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga.
“Golkar berharap kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara yang tercermin dari opini BPK dapat menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kementerian dan lembaga, serta penyempurnaan proses penganggaran,” kata Puteri.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBN 2025, di antaranya perlunya penguatan basis penerimaan negara, optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta penjelasan pemerintah mengenai strategi pengelolaan utang negara agar kondisi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
Meski demikian, Puteri menilai APBN 2025 tetap berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, inflasi yang terkendali di level 2,92 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,85 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,9.
“Perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya (red)
Berita terkait
