JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, menyambut baik rencana Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan melibatkan lulusan Taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan karakter siswa Sekolah Rakyat (SR). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak bergeser menjadi praktik militerisasi di lingkungan pendidikan.
Menurut Sandi, pembentukan karakter seperti kedisiplinan, kepemimpinan, nasionalisme, dan semangat cinta tanah air merupakan bekal penting bagi generasi muda Indonesia. Meski demikian, nilai-nilai tersebut harus diajarkan melalui pendekatan pendidikan yang humanis, bukan dengan kultur pendidikan militer.
“Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya,” ujar Sandi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI, kata Sandi, berkepentingan memastikan seluruh kebijakan di Sekolah Rakyat benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Hal itu penting karena mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan rentan yang membutuhkan lingkungan belajar yang aman, suportif, serta mampu membangun kembali rasa percaya diri mereka.
Sandi menjelaskan, berbagai hasil penelitian internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menunjukkan bahwa pembentukan karakter lebih efektif dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, budaya sekolah yang positif, dan hubungan yang baik antara pendidik dengan peserta didik.
“Disiplin memang penting, tetapi disiplin bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Disiplin harus lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang harus menjadi roh pembinaan di Sekolah Rakyat,” tegas Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I tersebut.
Menurutnya, Taruna Akmil memiliki banyak nilai positif yang patut diteladani, seperti integritas, kepemimpinan, kerja sama tim, semangat pengabdian kepada bangsa, ketangguhan mental, dan kedisiplinan. Namun, peran mereka sebaiknya ditempatkan sebagai mentor karakter dan teladan kepemimpinan, bukan instruktur dengan pola pembinaan khas pendidikan militer.
Sandi juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, seluruh bentuk pembinaan di Sekolah Rakyat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan menghormati proses tumbuh kembang peserta didik.
Untuk mengoptimalkan program tersebut, Sandi mengusulkan agar Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun modul pendidikan karakter berbasis ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, serta nilai-nilai Pancasila. Ia juga mendorong keterlibatan guru, kepala sekolah, psikolog, pekerja sosial, konselor, tokoh masyarakat, hingga orang tua agar pembentukan karakter berlangsung secara kolaboratif.
“Kami percaya sinergi antara Kementerian Sosial dan Akademi Militer dapat menjadi inovasi yang baik apabila dirancang secara proporsional. Yang kita bangun bukan militerisasi pendidikan, melainkan penguatan karakter kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia,” tutup Sandi (red)
Berita terkait
